Jakarta -
Analis intelijen, Ngasiman Djoyonegoro, berharap 'Polri untuk Masyarakat' bukan sekadar slogan pemanis di Hari Bhayangkara ke-80. Dia mengatakan tema tersebut wajib jadi kompas arah kebijakan Polri ke depan.
"Rakyat itu berpikirnya simpel kok. Mereka butuh polisi yang gampang dihubungi, cepat datang kalau ada masalah, solutif, transparan, dan adil," kata Ngasiman yang akrab disapa Simon, dalam keterangan tertulis pada Rabu (1/7/2026).
Ngasiman berpandangan kepercayaan masyarakat pada Polri akan tumbuh secara otomatis seiring meningkatnya konsisten performa Korps Bhayangkara di lapangan. Dia pun menyebut sejumlah program Polri yang dinilai wujud konkret pelayanan semakin dekat dengan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau performa di lapangan konsisten bagus, otomatis trust publik itu mengalir sendiri. Kita bisa lihat transformasi ini lewat program Polri Presisi, tilang elektronik (ETLE), digitalisasi berbagai urusan surat kendaraan, sampai terobosan Polri RW dan Bhabinkamtibmas yang bikin polisi bisa diajak ngopi bareng warga buat nyelesaiin masalah kampung," papar dia.
Ia menilai Polri telah menggeser paradigma institusinya menjadi semakin humanis dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Di usia ke-80, sambung dia, Polri membuktikan perannya bukan sekadar penegak hukum, melainkan bagian dari sejarah pasang-surut Indonesia.
"Usia 80 tahun ini bukti sahih kalau Polri itu bagian dari DNA Republik ini. Dari zaman angkat senjata memperebutkan kemerdekaan, era reformasi, konflik sosial, pemberantasan terorisme, sampai sekarang perang siber yang serba cepat, Polri terus dipaksa beradaptasi," ujar Simon.
Simon lalu menanggapi hasil Survei Litbang Kompas yang rilis akhir Juni 2026 tentang Kepuasan Masyarakat terhadap Polri. Angka kepuasan yang mencapai 82,4 persen, menurutnya harus dimaknai sebagai investasi sosial paling berharga untuk Polri, bukan hanya prestasi.
"Angka 82,4 persen kepuasan publik itu modal strategis yang nilainya sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan anggaran. Tapi ingat, tingkat kepercayaan ini bukan garis finish," ucap Simon.
"Trust itu dibangunnya pakai keringat dan integritas bertahun-tahun, tapi bisa hancur lebur dalam hitungan detik. Jadi, setiap personel di lapangan harus sadar kalau mereka itu adalah wajah Polri di mata masyarakat," tambah dia.
Fleksibilitas dan 'Sabuk Kamtibmas'
Simon lalu menyoroti keterlibatan Polri dalam program Pemerintah Pusat, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Ketahanan Pangan lewat komoditas jagung. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan fleksibilitas Polri.
"Ketika polisi ikut turun ke ladang mendampingi petani dan mengamankan pasokan pangan, sebetulnya mereka lagi memperkuat sabuk pengaman nasional. Perut rakyat yang kenyang dan situasi sosial yang kondusif itu adalah modal paling basic buat stabilitas ekonomi dan pembangunan, mengawal pangan menuai aman," terang Simon.
Di sisi lain, Simon meyakini tantangan Polri ke depan akan jauh lebih rumit karena kemajuan informasi dan teknologi. Terutama di era kecerdasan buatan atau artificial intelligent (AI), dan ancaman kejahatan hibrida yang tak lagi mengenal batas wilayah.
"Di masa depan, penjahat tak perlu membobol pintu rumah, mereka pakai AI, siber, robotik, dan manipulasi data. Makanya, Polri masa depan wajib berbasis data dan analitik. Tapi secanggih apa pun teknologinya, faktor manusia tetap yang nomor satu. Mesin tidak punya empati, tidak punya hati nurani, dan tidak punya kebijaksanaan. Itu cuma dimiliki oleh manusia," kata Simon.
"Polisi masa depan tidak bisa kerja sendirian lagi. Keamanan masa depan itu urusan gotong royong. Polri harus merangkul pemerintah, kampus, pebisnis, komunitas, media, dan warga. Kolaborasi multipihak inilah yang dinamakan Sabuk Kamtibmas. Kalau semua elemen ini sinergis, kita punya sistem imun keamanan yang sangat adaptif," tuturnya yang sedang Menyusun buku 'Sabuk Kamtibmas'. Simon menyebut 'Sabuk Kamtibmas' adalah karya tulis dirinya untuk kado hari jadi Polri`.
(aud/yld)
