7 Hal Diketahui soal KPK Geledah Kemnaker

Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Terungkap penggeledahan KPK berkaitan dengan dugaan suap tenaga kerja asing (TKA).

Penggeledahan itu berlangsung pada Selasa (20/5) kemarin. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penggeledahan pada siang menjelang sore hari tersebut.

"Benar," kata Fitroh saat dihubungi, Selasa (20/5) kemarin.

Sampai saat ini sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari kasus tersebut. Selain itu, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli juga sudah memberikan pernyataan terkait kasus tersebut.

Berikut ini fakta-fakta penggeledahan yang dilakukan KPK di Kemnaker:

Suap Terkait Pengurusan Tenaga Kerja Asing

Penggeledahan KPK ternyata terkait dengan penyidikan kasus korupsi baru di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kasus itu berupa suap yang terkait tenaga kerja asing (TKA).

"Suap dan atau gratifikasi terkait TKA," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Dihubungi terpisah, Jubir KPK Budi Prasetyo juga membenarkan bahwa tim penyidik KPK sempat menggeledah kantor Kemnaker. Namun, ia juga belum menjelaskan secara rinci terkait kasus tersebut.

"Benar, tim KPK sedang lakukan penggeladahan di Kemnaker," kata Budi.

Sejumlah Tas Dibawa dari Kemnaker

KPK sendiri selesai menggeledah Gedung Kemnaker pada pukul 16.00 WIB kemarin. Setelah penggeledahan, ada beberapa tas yang dibawa oleh KPK.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (20/5) sore kemarin, para penyidik KPK keluar dari gedung Kemnaker dikawal oleh polisi membawa laras panjang.

Mereka membawa sejumlah tas ransel. Salah satunya ada tas yang ditenteng oleh penyidik. Belum diketahui isi tas ransel tersebut.

Para penyidik itu kemudian memasuki tiga buah mobil berwarna hitam. Setelahnya mereka meninggalkan lokasi.

8 Orang Ditetapkan Tersangka

Sementara itu, Budi menyampaikan sampai saat ini pihaknya sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Ia memastikan kedelapan tersangka itu akan dijelaskan secara lengkap nantinya.

"Saat ini sudah ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

KPK belum memerinci sosok tersangka dalam kasus ini. Kasus korupsi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja di Kemnaker ini merupakan perkara baru yang diusut KPK.

"Secara lengkap kami akan sampaikan," katanya.

Ada Dugaan Pemerasan Calon Tenaga Kerja Asing

Kemudian, Plt Depdak KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan terkait penggeledahan di Kemnaker. Dia mengungkap adanya dugaan oknum pejabat di Kemnaker melakukan pemerasan terhadap para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.

"Oknum Kemenaker pada Dirjen Binapenta, memungut/memaksa seseorang memberikan sesuatu Pasal 12e dan atau menerima gratifikasi Pasal 12 B terhadap para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia," kata Plt Depdak KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Selasa (20/5).

Asep mengatakan, dugaan pemerasan ini berlangsung selama periode 2020 sampai 2023. KPK sudah menjerat 8 tersangka dalam kasus ini.

"Periode 2020 sampai dengan 2023," ucapnya.

Respons Kemnaker

Sementara itu, pihak Kemnaker juga buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan KPK. Kemnaker mengatakan pihaknya mendukung proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

"Kami sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, dalam keterangannya kepada wartawan.

Sunardi menuturkan Kemnaker berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih. Sunardi menjelaskan kasus ini merupakan kasus lama pada 2019.

"Kemnaker berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," ucapnya.

Menaker Sebut Suap TKA Kasus Tahun 2019

Kemudian, Menaker Yassierli menyebut kasus pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang diusut KPK merupakan kasus lama, yaitu tahun 2019. Kasus ini pun diusut berdasarkan pengaduan masyarakat pada bulan Juli tahun 2024.

"Ini terkait dengan kasus yang sudah lama ya, tahun 2019, terkait dengan izin penggunaan tenaga kerja asing. Dan kasus ini berdasarkan pengaduan masyarakat bulan Juli tahun 2024. Clear ya," kata Yassierli di Kemnaker, Jakarta, Selasa (20/5).

Meski begitu, Yassierli menuturkan pihaknya juga memiliki semangat untuk perbaikan birokrasi agar lebih baik kedepannya. Dirinya pun mendukung kerja penyidikan yang dilakukan KPK.

"Ada semangat perbaikan yang kemudian ini kita rasakan. Semangat perbaikan dari kita, saya dan Pak Wamen dan semua. Kemudian kita komitmen untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik, lebih baik dari integritas," sebutnya.

Pejabat Jadi Tersangka Dicopot

Yassierli juga memastikan sudah mengambil langkah terhadap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Para pihak yang terlibat, kadanya, sudah dicopot.

"Termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot pejabat-pejabat yang diduga terkait dengan kasus ini," kata Yassierli di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan.

Yassierli menyerahkan proses hukum para mantan pejabat Kemnaker itu ke KPK. Dia menyebut layanan terhadap izin tenaga kerja asing saat ini tetap bisa berjalan.

"Proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK, karena memang pejabatnya sudah dicopot tentu ini tidak mempengaruhi layanan terhadap izin tenaga kerja asing (TKA)," kata Yassierli.

"Malah kita berharap sebenarnya ini menjadi momentum untuk semakin lebih baiknya pelayanan yang diberikan oleh Kementerian," imbuhnya.

Yassierli mengatakan pejabat yang dicopot itu termasuk ke daftar orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian, Yassierli belum membeberkan identitas pejabat yang dicopot tersebut. "Ya, termasuk yang sudah dicopot," imbuhnya.

(maa/maa)