Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto menyampaikan duka cita atas meninggal dunia 3 anggota sarjana penggerak pembangun Indonesia (SPPI) program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNPM) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Anton mendesak adanya evaluasi dari tahap administrasi hingga kesehatan.
"Diperlukan adanya evaluasi sejak dari tahap pemeriksaan administrasi persyaratan hingga pelaksanaan pelatihan. Pertama, pemeriksaan kesehatan bagi peserta sipil harus diperketat, tidak boleh sekadar memenuhi syarat formalitas," kata Anton kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anton mengatakan niat para peserta mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan merupakan semangat yang patut dihormati. Namun, insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi penyelenggara.
Sebagai pimpinan Komisi I DPR, Anton memahami program pembinaan karakter dan bela negara itu memiliki tujuan positif. Namun, katanya, pelatihan tersebut harus memprioritaskan keselamatan warga.
"Namun, kejadian yang menimpa ketiga peserta harus menjadi pengingat bahwa keselamatan jiwa warga negara adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa dikompromikan," ujarnya.
Kemudian, Anton meminta pelatihan itu dievaluasi sejak tahap awal rekrutmen hingga pelaksanaan pelatihan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan peserta sipil harus diperketat dan tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif.
"Pemeriksaan kesehatan bukan lagi sekadar memiliki surat sehat, tetapi harus benar-benar dilakukan pemeriksaan kesehatan secara mendetail di rumah sakit, seperti pemeriksaan medis komprehensif mulai dari fungsi jantung, tekanan darah, serta riwayat penyakit bawaan sebelum mereka diizinkan mengikuti latihan fisik," jelasnya.
Politikus Partai Demokrat itu menilai hanya peserta yang benar-benar sehat dan layak secara medis yang seharusnya diperbolehkan mengikuti latihan fisik berat.
Selain itu, Anton juga meminta kurikulum dan modul pelatihan disesuaikan dengan karakteristik peserta sipil. Ia menilai materi pelatihan perlu mempertimbangkan batas kemampuan fisik peserta dan kondisi lingkungan, termasuk cuaca ekstrem.
"Modul pelatihan sebaiknya mengurangi aktivitas fisik dan luar ruangan serta lebih difokuskan pada aktivitas dalam ruangan yang membangun kedisiplinan, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial," katanya.
Anton juga menyoroti pentingnya pengetatan prosedur medis selama pelatihan berlangsung. Ia meminta ketersediaan tenaga dokter, ambulans, hingga kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat dipastikan berjalan optimal.
"Saya berharap kejadian ini dapat ditangani dan diinvestigasi dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur yang berlaku. Komisi I akan terus mengawal proses ini hingga tuntas dan memastikan ada perbaikan sistem yang benar-benar dijalankan demi menyempurnakan program ini ke depan," pungkasnya.
Satu anggota program SPPI bagi calon pengelola KNPM dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Kasus ini menambah jumlah calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan KNMP yang meninggal saat mengikuti latihan militer menjadi tiga orang.
"Benar, Kementerian Pertahanan telah menerima laporan mengenai meninggalnya salah satu peserta Program SPPI KNMP Tahun 2026 atas nama Novia Rahmadhani Sihotang yang mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta. Kemhan menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhumah," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait dilansir Antara, Rabu (24/6).
(azh/rfs)
