Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengatakan sebanyak 29 desa di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) hilang akibat bencana banjir dan longsor. Yandri mengatakan sejumlah desa bahkan berubah menjadi alur sungai setelah terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Yandri dalam rapat Komisi V DPR bersama semua mitra kerja, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Yandri menjelaskan desa yang hilang merupakan desa yang wilayah kerja, serta sarana dan prasarana pemerintahan desa hingga pelayanan publiknya terdampak secara total akibat bencana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Desa-desanya ada yang menjadi sungai. Jadi banyak desa yang selama ini ada di sempadan sungai, ketika banjir, sungai pindah ke desa itu. Jadi desanya benar-benar hilang," kata Yandri.
Namun, Yandri mengatakan penduduk desa tetap ada meski wilayah desa hilang. Dia mengatakan kepala desa beserta perangkatnya masih tercatat dan kini mengungsi.
"Tapi penduduknya, termasuk kepala desanya dan perangkat lainnya tetap ada, mengungsi. Jadi ini mungkin yang PR terberat di kami," ujarnya.
Berdasarkan data per 12 Januari 2026, Yandri mengatakan sebanyak 29 desa di enam kabupaten/kota kehilangan wilayahnya akibat bencana. Rinciannya, 21 desa berada di Aceh dan delapan desa di Sumatera Utara.
"Dilaporkan jumlah desa yang hilang wilayahnya sebanyak 29 desa di 6 kabupaten/kota, yaitu di Aceh ada 21 desa. Ini benar-benar hilang. Ada yang tadi saya bilang ada jadi sungai, ada yang tertimbun lumpur. Jadi sudah, desanya sudah nggak ada. Termasuk bangunannya dan sarana-prasarananya sudah nggak ada sama sekali," jelas dia.
"Di Sumut ada 8 desa. Kemudian di Provinsi Sumbar tidak terdapat desa yang hilang," imbuh Yandri.
Yandri mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan terhadap desa-desa yang hilang tersebut. Dia mengatakan penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Yandri mengatakan pemerintah juga telah melakukan pemetaan dan pemutakhiran data desa terdampak. Kemudian, melakukan penyusunan perencanaan, serta penyediaan lahan relokasi yang aman dan tak rawan bencana.
"Kelima, rekonstruksi sarana dan prasarana dasar. Ini ada rumah, tentu ada kelengkapannya sarana air bersih, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pemulihan ekonomi, ini penting di tingkat desa nanti. Ada desa tematik, UMKM, bumdes, kopdes dan tentu ada pasar desa," tuturnya.
(amw/rfs)
