Jakarta -
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi Bupati Jepara, Witiarso Utomo di kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sinergi pembangunan Sekolah Rakyat dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
"Kemarin sudah ada 100 Sekolah Rakyat dengan 9.780-an siswa. Presiden Prabowo meminta ada tambahan murid sampai 20 ribu siswa," kata Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2025).
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga telah meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengecek ketersediaan aset negara yang bisa dimanfaatkan demi pengembangan Sekolah Rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah kabupaten/kota harus sediakan lahan permanen," lanjutnya.
Agus Jabo menekankan bahwa lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak berada di area rawan bencana, tidak miring, dan tidak membutuhkan penimbunan.
"Pokoknya ke depan kita sinergi, apa yang bisa kita kerja samakan untuk pengentasan kemiskinan," tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal PBI JK. Seiring diterbitkannya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Kemensos pun melakukan asesmen ulang terhadap para penerima PBI.
"Jadi, memang dari DTSEN, kita melakukan ground check. Dari ground check ini ada asesmen baru dari Kemensos yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS)," jelas Agus Jabo.
Ia menyebutkan, hasil asesmen menunjukkan adanya penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi kriteria. Sehingga, ada warga yang masuk dan keluar dari daftar penerima bansos.
"Beberapa kita masukkan (penerima) berdasarkan ground checking, termasuk PBI desil 5 ke bawah," terangnya.
Agus Jabo menjelaskan, DTSEN terus diperbarui secara bertahap dan kondisi ini pasti akan menimbulkan reaksi dari masyarakat.
"Makanya Pak Bupati juga harus siap kalau ada warganya datang dan menginfokan saat berobat tidak di-cover lagi," tuturnya.
Ia menegaskan verifikasi warga yang dicabut dari PBI dapat dilakukan melalui dinas sosial dengan koordinasi bersama Kemensos. Selanjutnya, akan dilakukan pengecekan lapangan ulang untuk penentuan reaktivasi PBI. "Kecuali dalam kondisi darurat, tetap ada kompensasi," pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jepara Witiarso mengapresiasi penjelasan dari Agus Jabo terkait Sekolah Rakyat dan PBI JK. Ia menyampaikan bahwa dinas sosial akan bergerak aktif dalam mengurusi masalah PBI JK.
"Terima kasih, Pak," ujarnya singkat.
Sebagai informasi, data PBI JK per April 2025 untuk Jepara yang dibayarkan oleh Kemensos mencapai 408.544 jiwa. Namun, terdapat penghapusan PBI sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebanyak 53.954 jiwa. Saat ini, sekitar 354 ribu jiwa masih menerima PBI, jumlah ini melebihi kuota PBI Kemensos untuk Jepara yang sebesar 310.288 jiwa.
(ega/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
