Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memotret perubahan langgam kepemimpinan kepala daerah sejak pilkada langsung 2005. Ia membeberkan 3 gelombang gaya kepemimpinan daerah yang menyesuaikan tantangan zamannya.
Bima menyampaikan itu dalam sambutannya di acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, kolaborasi detikcom dan Kemendagri, di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026)
Menurut Bima, gelombang pertama ditandai dengan munculnya kepala daerah yang dekat dengan publik dan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu ikon pada fase ini adalah Joko Widodo saat menjabat Wali Kota Solo, yang dikenal lewat pendekatan prorakyat seperti penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Gubernur dan seluruh kepala daerah yang hari ini berkenan hadir, teman-teman Kemendagri, Bapak-Ibu yang saya hormati. Sejak pilkada langsung 2005, kita mengamati banyak langgam kepemimpinan di daerah," kata Bima.
"Gelombang pertama, kepala daerah yang menjadi media darling saat itu adalah Wali Kota Solo, Bupati Jembrana, Bupati Sragen; ikonnya waktu itu Pak Jokowi. Dikenal karena saat itu inovasi yang khas pada kebutuhan dasar: di Bali itu kesehatan, Pak Jokowi itu lapangan pekerjaan, UMKM, dan hal-hal lain yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," lanjutnya.
Gelombang berikutnya lahir kepala daerah dengan terobosan yang lebih progresif. Nama-nama seperti Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, hingga Abdullah Azwar Anas disebut sebagai representasi fase kedua. Pada periode ini, inovasi berkembang ke arah konsep 'smart city', kolaborasi, dan terobosan kebijakan.
"Ada gelombang berikutnya setelah batch-nya atau angkatannya Pak Jokowi, yaitu Ibu Risma, Pak Ridwan Kamil, Azwar Anas Banyuwangi, dan seterusnya. Yang batch kedua ini juga dikenal dengan hal-hal yang khas. Kalau fase pertama itu kebutuhan dasar, fase kedua itu inovasi-inovasi yang breakthrough. Mulailah kita semua familiar dengan Smart City, mulailah kita familiar dengan istilah inovasi dan kolaborasi," ujarnya.
Kini, menurut Bima, kepala daerah berada di gelombang baru dengan tantangan yang tak kalah kompleks. Ia mengakui ada anggapan bahwa menjadi kepala daerah saat ini terasa lebih sulit, terutama karena ruang gerak daerah dinilai menyempit oleh program prioritas nasional.
"Dan hari ini mungkin Bapak-Ibu semua masuk gelombang ketiga atau gelombang keempat dengan tantangan yang juga bisa sama, bisa beda. Ada yang mengatakan bahwa saat ini adalah masa yang paling nggak enak menjadi kepala daerah. Saya yakin yang ini pasti ada yang mencoba tepuk tangan nih ya," ucapnya.
Namun Bima menilai tantangan itu bergantung pada cara pandang dan respons masing-masing pemimpin. Ia mencontohkan masa pandemi COVID-19 yang juga membatasi ruang gerak pemerintah daerah, tetapi tetap bisa dilalui.
Bima menekankan, kunci kepemimpinan daerah saat ini adalah akselerasi, menyambungkan visi pemerintah pusat dengan implementasi di daerah. Ia mengaku kerap menerima keluhan kepala daerah, namun juga melihat banyak yang tetap optimistis.
"Nah, hari ini Bapak-Ibu merasa bahwa ya, katakanlah, ini program prioritas strategis nasional ini membuat ruang di daerah ini kemudian menjadi mengecil. Nah, itu tergantung persepsi dan tergantung aksi masing-masing. Di Kemendagri ini, Bapak-Ibu sekalian, kami sering mendengar curhatan dari teman-teman kepala daerah. Nggak sedikit yang komplain, mengeluh, tapi ada juga yang semangat," ucapnya.
"Nah, kenapa hari ini judulnya adalah Akselerator? Karena sejatinya yang hari ini menjadi bahasa utama kita adalah akselerasi. Bagaimana semua visi Presiden di tingkat nasional itu nyambung, terakselerasi dengan daerah," lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Bima mengingatkan bahwa 30 tahun otonomi daerah telah melahirkan banyak kepala daerah berprestasi. Namun, pekerjaan rumah masih besar, terutama terkait kemandirian fiskal.
"Karena hari ini 30 tahun Otonomi Daerah, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, ya, 30 tahun. Dan kalau kita bicara apa yang kita dapat selama 30 tahun, kemunculan media darling, ikon-ikon di daerah itu contohnya, kepala daerah berprestasi. Tetapi kapasitas fiskal yang sebagian besar masih belum mandiri, itu juga PR kita. 30 tahun yang penuh dengan catatan yang baik, tapi 30 tahun yang juga perlu kita akselerasikan bersama," ucapnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan kinerja daerah melalui pemberian insentif fiskal. Kebijakan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memungkinkan pemberian penghargaan berbasis capaian kinerja.
Tak hanya itu, pelaksanaan program ini juga diperkuat oleh regulasi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam ajang ini, sejumlah pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera akan mendapatkan apresiasi dalam empat kategori utama. Yakni, kategori Pengendalian Inflasi, Penurunan Tingkat Pengangguran, Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, dan Entrepreneur Government/Creative Financing.
Pelaksanaan di Kota Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi pembuka rangkaian kegiatan nasional yang akan digelar di enam pulau di Indonesia.
Selain seremoni penghargaan, acara ini juga akan menghadirkan Forum Akselerator Negeri, sebuah platform kolaboratif yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, investor, UMKM, akademisi, hingga masyarakat umum dalam satu forum dialog dan aksi.
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dan Forum Akselerator Negeri akan menghadirkan Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Gintings sebagai moderator.
Acara ini juga dihadiri Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik RI (BPS). Seluruh kepala daerah se-Sumatera, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota juga hadir.
(eva/idh)
