Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie) mengatakan kebebasan berpikir perempuan masih jauh dari kenyataan. Ia menilai upaya mewujudkan nilai-nilai perjuangan RA Kartini di masa kini membutuhkan dukungan dan komitmen bersama sebagai penentu arah perjalanan bangsa.
"Bagaimana nilai-nilai perjuangan RA Kartini di masa kini dapat betul-betul diwujudkan. Saya kira untuk kebebasan berpikir bagi perempuan saja, rasanya masih jauh dari kenyataan," ujar Rerie dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Hal itu disampaikannya saat membuka diskusi daring bertema 'Hari Kartini: Antara Perayaan Simbolik dan Keberlanjutan Gagasan Emansipasi' yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12. Menurut Rerie, perlu komitmen bersama yang kuat agar mampu mewujudkan emansipasi perempuan di masa kini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Emansipasi itu bukan semata boleh belajar, tetapi juga harus mampu mengantarkan perempuan untuk mewujudkan cita-citanya," kata Rerie.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat bahwa pekerjaan rumah untuk mewujudkan nilai-nilai yang diperjuangkan RA Kartini masih sangat banyak. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan setiap momentum Hari Kartini harus menjadi pengingat bagi kita, apa saja yang sudah dilakukan untuk menghidupkan dan mewujudkan gagasan RA Kartini di masa kini.
"Bagaimana kita secara bersama menemukan akar masalah yang mampu memangkas kesenjangan gender dan menentukan arah perjalanan bangsa secara bersama," tutur Rerie.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Periode 1993-1998 sekaligus Penyusun dan Penulis buku Trilogi Kartini, Wardiman Djojonegoro mengungkapkan bahwa peringatan Hari Kartini sejatinya sudah sejak 1915. Ia mengatakan ketika itu RA Kartini meninggal pada usia 25 tahun dan meninggalkan surat-surat yang ditulis semasa hidupnya.
Sahabat RA Kartini, Abendanon mengumpulkan surat-surat itu untuk ditulis menjadi buku guna dijual dan hasilnya untuk membangun sekolah perempuan agar mandiri. Akhirnya tiga sekolah perempuan berhasil dibangun di Semarang, Bogor, dan Yogyakarta.
"Emansipasi di masa itu diperjuangkan dengan meningkatkan harkat perempuan Indonesia melalui mendirikan sekolah," ujar Wardiman.
Sekarang upaya peningkatan harkat perempuan ditentukan antara lain dengan berapa banyak partisipasi perempuan di sektor ekonomi, politik, pengembangan sumber daya manusia, dan sektor di luar pendidikan.
"Saat ini, semakin kompleks faktor-faktor yang harus dipenuhi untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan," kata Wardiman.
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi berpendapat bahwa di Indonesia saat ini mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa dalam pemberdayaan perempuan, melalui afirmasi kebijakan. Pada organisasi PGRI ini tidak ada yang membeda-bedakan dalam memilih ketua organisasi.
Namun bila tidak ada afirmasi melalui kebijakan, tidak bisa diwujudkan juga perempuan memimpin Pada 20 tahun terakhir PGRI di 22 dari 36 provinsi, 30% nya dipimipin oleh perempuan. Menurutnya, ketua PGRI di tingkat kabupaten/kota mayoritas perempuan.
"Perempuan itu bisa menjadi pemimpin untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama," ujar Unifah.
Ketika RA Kartini menulis surat yang dikirimkan kepada sahabatnya, menurutnya sejatinya dia sedang membagikan pemikirannya kepada dunia luar. Unifah berharap gagasan RA Kartini dapat terus berkembang agar mampu tercipta kesetaraan yang dicita-citakan.
Ketua Umum Badan Pusat Wanita Tamansiswa, Nyi Tri Yuliyanti Setyasari mengungkapkan bahwa emansipasi yang digagas RA Kartini sejatinya dilanjutkan oleh Nyi Hadjar Dewantara, istri pendiri Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara. Organisasi Wanita Taman Siswa didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Nyi Hadjar Dewantara.
Menurut Nyi Tri Yuliyanti, Nyi Hadjar juga berjuang di sektor pendidikan. Ketika itu Taman Siswa disebut sebagai sekolah liar oleh penjajah Belanda. Nyi Hadjar menghadapi ancaman itu dengan mengajak para pamong datang ke rumah masyarakat untuk mengajari para siswa di rumah masing-masing.
"Nyi Hadjar Dewantara melawan penjajah Belanda melalui jalan pendidikan dan merupakan salah satu inisiator Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta di tengah kungkungan sosial dari penjajah Belanda," ungkap Nyi Tri Yuliyanti.
Menurutnya, emansipasi memberi hak bagi perempuan untuk terus tumbuh sebagai individu dan memberi ruang sebagai pembelajar sepanjang hayat.
Ketua Dewan Pengurus Forum Pemimpin Redaksi, Retno Pinasti mengira selama ini representasi perempuan di lingkungan kerjanya baik-baik saja. Namun setelah dirinya dipercaya menjadi pemimpin, ternyata mayoritas koleganya adalah laki-laki. Ia berpendapat kondisi tersebut terjadi karena dipicu oleh pola pikir perempuan itu sendiri.
"Dengan bekal pendidikan yang memadai, pola pikir yang menghalangi perempuan menjadi pemimpin akan bisa diatasi," ujar Retno.
Retno berharap dengan kemajuan teknologi saat ini akan membuka akses terhadap berbagai informasi, sehingga masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya.
Wartawan senior, Usman Kansong berpendapat bahwa perjuangan emansipasi dan kesetaraan mestinya dipelopori oleh perempuan sendiri, tidak berharap pada laki-laki. Hal itu bisa dimulai dengan membiasakan menyebut perempuan ketimbang wanita. Wanita mengacu pada bahasa Jawa dari kata bisa ditata-tata. Lebih baik memakai kata perempuan yang lebih egaliter.
"Karena dari kata-kata yang egaliter itulah awal mula perjuangan mencapai kesetaraan," tutup Usman.
Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Periode 1993-1998 - Penyusun dan Penulis buku Trilogi Kartini), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. (Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia/PGRI), dan Nyi Tri Yuliyanti Setyasari (Ketua Umum Badan Pusat Wanita Tamansiswa) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Retno Pinasti (Ketua Dewan Pengurus Forum Pemimpin Redaksi - Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar) sebagai penanggap.
(akn/ega)
