Elvan Widyatama, CNBC Indonesia
18 February 2026 15:30
Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan utang pemerintah jauh lebih kencang dibandingkan laju ekonomi. Kondisi ini mencerminkan beban utang relatif terhadap kapasitas ekonomi makin besar.
Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, utang pemerintah telah melonjak dari Rp3.515,7 triliun pada 2016 menjadi Rp9.637,9 triliun pada 2025.
Artinya, utang pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp 6.122 triliun dalam kurun waktu satu dekade. Adapun, secara persentase utang pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 174% atau naik hampir tiga kali lipat.
Sementara itu, bila melihat dalam rentang waktu yang sama pada belanja negara mengalami kenaikan sebesar 65%. Angkanya naik dari Rp2.082 triliun di 2016, naik menjadi Rp3.451 triliun.
Namun sayangnya, pertumbuhan utang pemerintah dalam 10 tahun terakhir yang relatif besar itu, masih tidak sebanding dengan pertumbuhan yang dihasilkan dari nilai Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Hal ini terlihat jelas dari data pertumbuhan nilai PDB harga berlaku meningkat dari Rp12.401 triliun pada 2016 menjadi Rp23.821 triliun pada 2025.
Kenaikan ini berarti PDB bertambah sekitar 92% dalam periode waktu tersebut. Artinya, kapasitas ekonomi Indonesia memang membesar, namun tidak membesar dengan kecepatan yang sama seperti penambahan utang.
Konsekuensinya, porsi utang terhadap ukuran ekonomi ikut menanjak. Dengan kata lain, untuk menghasilkan tambahan output ekonomi, beban pembiayaan yang ditanggung negara menjadi relatif lebih besar. Ini menguatkan sinyal bahwa dorongan pertumbuhan masih banyak datang dari sisi pembiayaan pemerintah, sementara kontribusi mesin swasta dan produktivitas belum cukup kuat untuk menutup kebutuhan dorongan tersebut.
Apa Bahayanya?
Jika laju utang melesat lebih cepat dari pertumbuhan ekonom maka ada sejumlah risiko.
1. Beban bunga otomatis membengkak
Ketika pokok utang meningkat, pembayaran bunga ikut terdorong naik. Dampaknya, ruang fiskal pemerintah makin sempit. Anggaran untuk sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, hingga subsidi sosial berpotensi tergerus.
2. Kepercayaan pasar bisa tergerus
Investor akan menimbang apakah negara tersebut memiliki fiscal yang prudent dan berkelanjutan serta kemampuan ekonomi untuk menopang beban utang.
Jika jawabannya meragukan, pasar bereaksi cepat. Imbal hasil obligasi melonjak karena investor meminta premi risiko lebih tinggi. Mata uang berpotensi melemah. Biaya pinjaman pun makin mahal. Terbentuklah lingkaran tekanan yang bisa memperparah kondisi fiskal.
3. Risiko makin terasa saat ekonomi memasuki fase perlambatan
Ketika PDB melemah, penerimaan pajak ikut turun. Namun kewajiban membayar utang tetap berjalan. Di titik inilah tekanan fiskal memuncak.
Jika rasio utang sudah terlalu tinggi, opsi yang tersedia makin terbatas yakni pemerintah bisa dipaksa menaikkan pajak, memangkas belanja, atau dalam skenario ekstrem melakukan restrukturisasi utang.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
