Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan terhadap tiga kapal yang diduga membawa muatan narkoba di wilayah Pasifik Timur dan Karibia pada Senin (16/2/2026) malam. Operasi mematikan tersebut dilaporkan menewaskan seluruh awak kapal yang berjumlah 11 orang.
Komando Selatan AS (Southern Command) mengonfirmasi bahwa tindakan tersebut diambil setelah adanya pemantauan intensif terhadap pergerakan kapal-kapal tersebut. Pihak militer menyatakan bahwa target berada di jalur perairan yang memang sering digunakan oleh sindikat internasional.
"Intelijen mengonfirmasi bahwa kapal-kapal tersebut melintasi rute perdagangan narkoba yang telah diketahui dan terlibat dalam operasi perdagangan narkoba," tulis pernyataan resmi Southern Command yang dirilis pada Selasa waktu setempat.
Dalam rincian laporannya, militer AS menyebutkan bahwa tidak ada personel mereka yang terluka dalam kontak tersebut. Seluruh awak kapal yang menjadi sasaran serangan dipastikan tewas di lokasi kejadian tanpa ada yang selamat.
"Sebelas teroris narkoba pria tewas dalam aksi ini, empat orang di kapal pertama di Pasifik Timur, empat orang di kapal kedua di Pasifik Timur, dan tiga orang di kapal ketiga di Karibia. Tidak ada pasukan militer AS yang terluka," lanjut pernyataan tersebut.
Serangan terbaru ini menambah daftar panjang korban tewas dalam kampanye militer AS yang dimulai sejak September lalu menjadi sedikitnya 135 orang. Sebelumnya, pada hari Jumat, serangan serupa di Karibia juga telah menewaskan tiga orang yang diduga terlibat dalam jaringan yang sama.
Langkah ofensif ini didasarkan pada kebijakan klasifikasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump pada musim gugur lalu melalui pendapat hukum rahasia. Kebijakan tersebut memberikan legitimasi bagi militer untuk melakukan serangan mematikan terhadap daftar rahasia yang berisi setidaknya dua lusin kartel.
Laporan CNN menyebutkan bahwa kebijakan tersebut mengklasifikasikan para tersangka pengedar narkoba sebagai kombatan musuh. Status ini memungkinkan militer menggunakan kekuatan tempur penuh sebagaimana menghadapi musuh dalam perang formal.
Namun, strategi ini menuai kritik tajam dan pengawasan ketat dari pakar hukum serta anggota Kongres dari Partai Demokrat. Mereka menilai tindakan militer tersebut setara dengan pembunuhan warga sipil karena Amerika Serikat tidak dalam status perang resmi yang disetujui Kongres melawan kartel narkoba.
Salah satu insiden yang memicu kontroversi terjadi pada September lalu, di mana militer AS diduga sengaja membunuh penyintas yang selamat dari ledakan awal. Hal ini memicu tuduhan adanya kejahatan perang dan mendorong dimulainya penyelidikan mendalam oleh pihak Kongres.
Sebelum perubahan kebijakan radikal ini terjadi pada September, penanganan perdagangan narkoba ilegal sepenuhnya berada di bawah wewenang penegak hukum dan Penjaga Pantai AS (US Coast Guard). Para anggota kartel dan penyelundup biasanya diperlakukan sebagai pelaku kriminal yang memiliki hak atas proses hukum di pengadilan.
Meskipun militer kini terlibat aktif dalam serangan mematikan, Coast Guard hingga saat ini dilaporkan masih terus melakukan pencegatan kapal dan penyitaan narkotika di Pasifik Timur tanpa menggunakan kekuatan yang mematikan.
(tps/luc)
Add
as a preferred
source on Google
