Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi IV DPR RI menyatakan menerima usulan penyesuaian anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026. Nilainya melonjak tajam dari sebelumnya Rp3,61 triliun menjadi Rp26,71 triliun.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto mengatakan, usulan tambahan anggaran itu akan segera diteruskan ke Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
"Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan penyesuaian Pagu Indikatif Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026, sebesar Rp26.710.683.587.000. Untuk selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Titiek dalam rapat kerja bersama KKP di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono pun menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran ini penting untuk menjalankan sejumlah program prioritas nasional, sejalan dengan visi Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
"Kami berterima kasih atas waktu, perhatian, dan masukan yang konstruktif dari Komisi IV DPR RI. Semua ini menunjukkan komitmen dan kepedulian kita bersama untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia," kata Trenggono dalam kesempatan yang sama.
Ia menjelaskan, tema Rencana Kerja Pemerintah 2026 adalah Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, dengan target pertumbuhan ekonomi nasional 5,8-6,3%. Dalam kerangka itu, KKP menetapkan target utama di antaranya peningkatan kawasan konservasi perairan jadi 30,7 juta hektare, produksi perikanan 25,84 juta ton, dan ekspor perikanan sebesar US$ 6,7 miliar.
Trenggono menyebut, pagu awal sebesar Rp3,61 triliun hanya cukup untuk belanja pegawai, operasional dasar, serta sebagian program strategis. Karena itu, KKP mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp23,1 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp26,71 triliun.
Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk dua kelompok besar. Pertama, program strategis senilai Rp13,11 triliun, termasuk pengembangan tambak garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp738 miliar; Pembangunan 500 Kampung Nelayan Merah Putih senilai Rp11,28 triliun; Budidaya ikan nila salin di Karawang sebagai Center of Excellence sebesar Rp712 miliar; Revitalisasi peralatan laboratorium mutu dan keamanan produk perikanan sebesar Rp382 miliar
Kedua, tambahan anggaran untuk belanja pegawai, operasional kapal pengawas, pendidikan vokasi, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat, sebesar Rp9,99 triliun. Termasuk di dalamnya Gaji CPNS dan PPPK Rp399,66 miliar untuk 3.361 orang; Operasional kapal pengawas Rp980,7 miliar; Operasional perkantoran Rp565,36 miliar; Pelayanan publik dan manajemen Rp6,92 triliun; dan Program pemberdayaan masyarakat Rp1 triliun.
"Dengan demikian kami mengusulkan penyesuaian pagu indikatif KKP tahun 2026 dari semula Rp3,61 triliun menjadi sebesar Rp26,71 triliun," ujarnya.
Ia memastikan seluruh program akan dijalankan secara transparan dan akuntabel.
"Kami berkomitmen untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kami juga siap untuk terus bekerja sama dan menyambut fungsi pengawasan dari Komisi IV DPR RI setiap tahap pelaksanaannya," pungkasnya.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
