Jakarta -
Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) kecewa terhadap vonis dua prajurit TNI yang disunat hingga pembatalan pemecatan dari dinas militer dalam kasus penyiraman air keras terhadap Koordinator KontraS Andrie Yunus. TAUD menilai putusan itu tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami Andrie.
"Putusan Dilmilti II Jakarta tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami korban dengan kerusakan pada indera penglihatannya serta luka bakar kulit sekitar +20%. Putusan yang dijatuhkan semakin menunjukkan pentingnya reformasi pengadilan militer agar sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, prinsip perlindungan korban, serta standar peradilan yang berkeadilan," tulis TAUD dalam siaran pers di situs KontraS, Sabtu (5/9/2026).
"Jika dibaca, amar putusan tersebut terkesan janggal dan tidak lazim karena di satu sisi amar putusan banding mengubah pidana pokok namun di sisi lain tidak memberikan kejelasan apakah pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang telah dijatuhkan di tingkat pertama turut diubah atau tetap berlaku. Ketidakjelasan ini secara wajar menimbulkan kesan bahwa pemecatan terhadap terdakwa Edi Sudarko dan Budhi Hariyanto Widhi telah dianulir," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TAUD ini terdiri dari Afif Abdul Qoyim selaku Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Fadhil Alfathan selaku LBH Jakarta, Airlangga Julio selaku AMAR Law Firm & Public Interest Law Office, Jane Rosalina Rumpia selaku KontraS, Gema Gita Persada selaku LBH Pers, Wildan Siregar selaku Trend Asia, Hussein Ahmad selaku Imparsial dan Asep Komarudin selaku Greenpeace Indonesia
TAUD memandang putusan Pengadilan Militer Tinggi itu menguntungkan terdakwa dan mengabaikan bukti yang relevan. Hal itu, kata TAUD, bukan hanya berpotensi merusak marwah kehakiman tapi juga menggerus prinsip negara hukum.
"Perubahan amar putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta justru memperlihatkan konstruksi pemidanaan yang lebih menguntungkan terdakwa, sementara proses persidangannya berlangsung tertutup dan berpotensi mengabaikan atau memilah bukti serta fakta yang relevan. Kondisi tersebut membuat proses pencarian kebenaran materiil menjadi tidak utuh," ujarnya.
"Konstruksi hukum yang demikian bukan hanya berpotensi merusak marwah kekuasaan kehakiman, tetapi juga menggerus prinsip negara hukum yang semestinya menjamin kepastian hukum, transparansi, dan keadilan," imbuhnya.
TAUD mempertanyakan kompetensi hakim di tingkat banding. TAUD mengatakan seharusnya hakim memperhitungkan serius dalam menentukan berat ringannya pidana alih-alih putusan banding justru mengurangi hukuman.
"Posisi dan kapasitas pelaku semestinya menjadi faktor yang diperhitungkan secara serius dalam menentukan berat-ringannya pidana. Alih-alih memperberat pertanggungjawaban, putusan banding justru mengurangi hukuman, termasuk dengan menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap dua terdakwa," ujarnya.
TAUD juga menyinggung pernyataan Komisi Yudisial (KY) yang menyebut adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim yang mengadili kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus di tingkat pertama. TAUD meminta Mahkamah Agung dan KY untuk menindaklanjuti secara serius dan transparan pengaduan korban terhadap dugaan pelanggaran etik majelis hakim Dilmil II-08 Jakarta.
"Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti secara serius dan transparan pengaduan korban terhadap praktik pelanggaran etik majelis hakim Dilmil II-08 Jakarta sekaligus menonaktifkan ketua Dilmil II-08 Jakarta dan Dilmilti II Jakarta atas dugaan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang mengabaikan prinsip-prinsip etika, independensi, imparsialitas, dan integritas hakim," tuturnya.
Vonis Disunat dan Pemecatan Dibatalkan
Majelis hakim Pengadilan Militer TInggi II-08 Jakarta meringankan hukuman dua anggota TNI yang menjadi eksekutor penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Hakim Pengadilan Militer juga membatalkan pemecatan dari Dinas Militer terhadap keduanya.
Hal tersebut tercantum dalam amar putusan banding Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer. Dua terdakwa anggota TNI itu yakni Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Wiidhi Cahyono.
"Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 tanggal 10 Juni 2026, terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sekedar pemidanaannya," bunyi amar putusan.
Dalam putusan banding tersebut, hukuman penjara Edi dan Budhi dikurangi. Edi sebelumnya divonis 3 tahun penjara dikurangi menjadi 2 tahun 6 bulan. Lalu hukuman Budhi sebelumnya 2 tahun 6 bulan penjara dikurangi menjadi 2 tahun.
Sementara itu, hukuman untuk terdakwa Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka tidak berubah. Nandala tetap divonis 2 tahun penjara dan Sami tetap dihukum 1 tahun 6 bulan penjara.
"Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 tanggal 10 Juni 2026, terhadap Terdakwa-3 dan Terdakwa-4," bunyi amar tersebut.
Berikut bunyi amar lengkap putusan bandingnya:
a. Edi Sudarko: Pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.
b. Lettu Budhi Hariyanto Wiidhi Cahyono: Pidana penjara selama 2 tahun
c. Kapten Nandala Dwi Prasetya: Pidana penjara selama 2 tahun
d. Lettu Sami Lakka: Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan
Tonton juga video "KontraS Ungkap Kondisi Terkini Andrie Yunus Usai Jalani 7 Operasi"
(dcom/dcom)
