Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia kini tengah memanaskan mesin diplomasi sebagai bagian dari instrumen mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Caranya ialah dengan memanfaatkan landasan hukum Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) yang terdiri dari lima Kelompok Kerja (Pokja).
Salah satunya Pokja IV Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Hubungan Internasional yang dibentuk untuk mengoptimalkan diplomasi ekonomi guna memperluas akses pasar, memperkuat kerja sama ekonomi internasional, serta meningkatkan investasi nasional.
"Karena isu-isu kerja sama ekonomi internasional sangat penting. Terutama kaitannya dengan CEPA, FTA, kemudian negosiasi tarif dan sebagainya yang sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi kita," tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat memimpin Rapat Koordinasi Pokja IV Satgas P3-MPPE di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (23//06).
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi yang turut hadir dalam kesempatan itu menjelaskan, mandat Pokja IV ialah menjalankan tiga pilar strategis utama dalam diplomasi ekonomi Indonesia.
Tiga pilar itu adalah analisis dan strategi pasar, diplomasi dan koordinasi, serta rekomendasi dan implementasi kebijakan.
Melalui pilar analisis dan strategi pasar, Pokja IV menghimpun dan menganalisis data potensi geoekonomi, mengidentifikasi hambatan perdagangan dari negara mitra, serta memetakan peluang perluasan akses pasar dan investasi.
Pada pilar diplomasi dan koordinasi, Pokja IV merumuskan langkah strategis bersama Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait, mempercepat penyelesaian perundingan kemitraan ekonomi, serta memperkuat peran kepemimpinan Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Sementara itu, melalui pilar rekomendasi dan implementasi, Pokja IV mendorong harmonisasi regulasi domestik dengan standar global, mengawal percepatan ratifikasi perjanjian internasional, serta menyelesaikan berbagai kendala implementasi guna memaksimalkan manfaat kerja sama ekonomi bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.
Seluruh upaya tersebut dijalankan melalui siklus kerja yang mencakup inventarisasi, asesmen, distribusi, serta evaluasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan hasil yang dicapai.
"Lalu yang terkait pendampingan pelaku usaha, kita harus proaktif melihat berbagai macam persoalan. Kita perlu juga memperjuangkan seperti industri padat karya yang pasarnya sekarang cukup besar, tapi kita bersaing di dalam pasar yang sempit," ucap Edi.
"Untuk itu, kita perlu tingkatkan kerja sama dengan para pelaku usaha. Sehingga ketika kita pasar kita meluas, bisa langsung dimanfaatkan oleh para pelaku usaha," tegasnya.
Pokja IV dalam kesempatan itu juga telah melakukan overview Sistem Informasi Program Accelerating Core Economics (PACE), yaitu sistem informasi pelaporan dan pemantauan KSEI terpadu lintas sektor.
Sistem itu memuat informasi mengenai jenis kesepakatan, masa berlaku, penandatangan, bidang kerja sama, tahapan dan kondisi terkini, capaian atau realisasi dari sisi investasi, ekspor atupun benefit lainnya, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
