Jakarta, CNBC Indonesia - Capital One Financial untuk pertama kalinya secara resmi mengaitkan penutupan ratusan rekening milik Trump Organization dengan hasil kajian terkait pencegahan pencucian uang. Pernyataan itu disampaikan dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada Jumat (31/7/2026) sebagai bagian dari upaya bank tersebut untuk membatalkan gugatan yang diajukan perusahaan milik keluarga Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Dalam dokumen pengadilan, Capital One berupaya membantah tuduhan bahwa penutupan rekening dilakukan karena alasan politik atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Bank itu berargumen bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian mendalam oleh tim pencegahan pencucian uang sesuai kebijakan internal dan panduan regulator perbankan.
Meski demikian, Capital One menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menuduh Trump Organization melakukan pencucian uang secara ilegal.
Dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan, Capital One menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang tersedia dan tuduhan yang diajukan penggugat justru menunjukkan rekening ditutup karena pertimbangan tim tersebut.
"Dokumen-dokumen dan tuduhan para penggugat sendiri dengan jelas menunjukkan bahwa Capital One menutup rekening para penggugat karena alasan anti pencucian uang (AML). Penutupan tersebut merupakan hasil dari analisis selama berbulan-bulan dan tinjauan yang cermat oleh tim AML Capital One sesuai dengan kebijakan bank dan panduan regulator," tulis Capital One dalam dokumen tersebut, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Capital One sebelumnya memberi pemberitahuan pada Maret 2021 mengenai rencananya menutup lebih dari 300 rekening yang terafiliasi dengan Trump.
Empat tahun kemudian, pada Maret 2025, Trump Organization bersama Eric Trump, putra Presiden Donald Trump, mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Florida.
Dalam gugatan itu, mereka menuduh rekening-rekening tersebut ditutup karena keyakinan "woke" yang dianut Capital One serta keinginan bank tersebut untuk menyesuaikan diri dengan suasana politik setelah kerusuhan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS.
Menurut penggugat, penutupan rekening bukan didasarkan pada alasan bisnis yang sah, melainkan karena faktor politik.
Pengadilan federal di Miami telah dua kali menolak gugatan yang diajukan Trump Organization. Namun, hakim memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk memperbaiki dan mengajukan kembali gugatan mereka.
Capital One menilai versi terbaru gugatan yang diajukan pada Juli lalu masih memiliki masalah mendasar yang sama dengan dua gugatan sebelumnya.
Dalam dokumen pengadilan terbaru, Capital One menyatakan bahwa gugatan tersebut "masih mengalami cacat mendasar yang sama seperti dua pengajuan sebelumnya."
Bank itu juga menyebut tuduhan bahwa penutupan rekening dilakukan karena motif politik sebagai sesuatu yang keliru.
Menurut Capital One, argumen penggugat dibangun berdasarkan kutipan-kutipan tertentu yang diambil secara selektif tanpa menyertakan konteks penuh dari dokumen yang diajukan ke pengadilan.
"Tuduhan bahwa alasan politik digunakan sebagai dalih adalah keliru dan didasarkan pada kutipan-kutipan yang dipilih secara selektif tanpa didukung konteks penuh dari dokumen yang diajukan ke pengadilan," kata Capital One.
Bank tersebut juga menyebut pola transaksi yang menjadi perhatian pihaknya termasuk dalam kategori aktivitas yang memang sering ditandai oleh pedoman regulator perbankan federal.
"Pola transaksi yang diidentifikasi Capital One termasuk di antara jenis aktivitas yang ditandai dalam panduan perbankan federal," tulis perusahaan itu.
Adapun kasus ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari pemerintahan Trump terhadap sejumlah bank besar di AS.
Sejak awal masa jabatan kedua Trump, pemerintahannya beberapa kali menyuarakan keluhan kelompok konservatif yang menuduh institusi keuangan sengaja menyasar kelompok politik sayap kanan melalui praktik yang dikenal sebagai debanking atau penghentian layanan perbankan.
Pada Agustus 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang praktik debanking yang bersifat diskriminatif.
Pada Januari tahun ini, Trump juga menggugat JPMorgan Chase dengan tuduhan serupa. Langkah tersebut menyoroti kompleksitas lingkungan kebijakan yang harus dihadapi sektor perbankan Wall Street selama masa jabatan kedua Trump.
Perlu diketahui, perselisihan hukum antara Trump dan lembaga keuangan besar bukanlah hal baru.
Pada 2019, saat masih menjalani masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump menggugat Capital One dan Deutsche Bank dalam upaya mencegah kedua bank tersebut menyerahkan catatan keuangan kepada Kongres AS.
Dokumen-dokumen itu saat itu diminta sebagai bagian dari penyelidikan yang dipimpin anggota Kongres dari Partai Demokrat.
Dalam laporan yang beredar pada periode tersebut, sejumlah profesional AML di Deutsche Bank disebut pernah menandai serangkaian transaksi yang dianggap mencurigakan. Namun, laporan itu menyebut para eksekutif bank mengabaikan temuan tersebut.
Deutsche Bank ketika itu membantah laporan tersebut.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
