Jakarta -
Ketua DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik. Evaluasi tersebut, menurut Puan, harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal terhadap personel.
"Ini sesuai dengan standar praktik terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang menuntut kesiapan dari aspek politik, kapasitas, dan lingkungan operasi," jelas Puan, dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).
Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidato penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI. Penutupan masa sidang ini digelar dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun kembali menyampaikan dukacita atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Puan juga mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah strategis menyikapi dampak eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang masih terus memanas.
"Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPR RI, perkenankanlah saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya Kapten Inf Zulmi Aditya, Sertu M Nur Ichwan, dan Praka Farizal Romadhon saat melaksanakan misi kemanusiaan di Lebanon," kata mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) itu.
"Semoga putra-putra terbaik bangsa ini mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," sambungnya.
Diketahui, tiga prajurit TNI itu gugur saat menjalankan sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL) pada akhir Maret lalu.
Gugurnya 3 prajurit TNI tersebut dilaporkan terjadi di tengah eskalasi konflik antara militer Israel (IDF) dan Hizbullah.
Terkait hal ini, Puan menegaskan pentingnya para pihak terkait untuk melakukan investigasi yang kredibel bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna mengungkap fakta secara objektif.
"Upaya ini berlandaskan pada prinsip-prinsip utama misi perdamaian PBB, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia," jelas Puan.
Di sisi lain, Puan menyinggung konflik geopolitik dan geo-ekonomi akibat eskalasi perang antara AS bersama Israel dan Iran yang telah memberikan tekanan nyata terhadap perekonomian global dan nasional.
"Bahwa konflik ini berisiko pada lonjakan harga energi, memperburuk inflasi global, serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan keuangan dunia," tambah Puan.
Menurut Puan, dampak tersebut telah mulai dirasakan dalam perekonomian nasional, antara lain terkait dengan lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kenaikan harga kemasan berbahan plastik, terganggunya rantai pasok komoditi, hingga ketidakpastian investasi global.
"Inilah situasi global kita saat ini. Perang yang terjadi jauh dari wilayah negara kita, tetapi dampaknya langsung terasa di dalam negeri melalui harga, daya beli, dan stabilitas ekonomi," ungkap Puan.
Puan menyatakan kondisi itu menuntut otoritas fiskal dan moneter untuk mengambil kebijakan yang dapat menjaga perekonomian nasional berjalan.
Kebijakan yang strategis juga untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Pada masa persidangan ini, melalui Alat Kelengkapan Dewan terkait DPR RI terus menegaskan pentingnya Pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif dalam menangani dampak tekanan global tersebut," jelas Puan.
Dalam merespons eskalasi ketegangan hubungan internasional antara AS dan Iran yang terus memanas hingga saat ini, Puan mengingatkan sejumlah hal yang perlu dilakukan pemerintah.
"DPR menegaskan perlunya Pemerintah fokus pada upaya stabilitas kawasan, pelindungan kepentingan nasional serta memastikan keamanan Warga Negara Indonesia yang berada di Timur Tengah," ujar Puan.
Sementara dari sisi DPR, Puan memastikan diplomasi parlemen tidak berhenti berhenti pada agenda seremonial. Menurut Puan, DPR harus menjadi instrumen strategis dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Sebagai anggota komite eksekutif Inter-Parliamentary Union (IPU), DPR disebut telah menghadiri kegiatan Sidang Umum ke-152 IPU di Istanbul, Turki.
"Dalam forum sidang tersebut, Delegasi Indonesia melakukan pembahasan dan penyampaian rekomendasi, termasuk menolak berbagai aksi militer Israel yang menewaskan tiga pasukan perdamaian TNI," sebut Puan.
Puan menambahkan pendekatan juga dilakukan DPR melalui hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat.
"Pada masa persidangan ini juga, DPR RI menerima kunjungan delegasi negara sahabat Uni Eropa dan Korea Selatan," ujar Puan.
Dalam kesempatan yang sama, Puan pun turut mengucapkan selamat memperingati Hari Kartini 2026.
"Pada hari ini, kita juga memperingati Hari Kartini. Suatu peristiwa sejarah bagi langkah maju kaum perempuan Indonesia, yang mengingatkan kita semua bahwa perubahan selalu di-awali dari keberanian untuk memulai," kata Puan.
"Perempuan Indonesia, teruslah melangkah dan berkarya dengan berani dan yakin. Selamat Hari Kartini," pungkasnya.
(anl/ega)
