Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya siap mengikuti seluruh aturan pemerintah pusat terkait penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Ia menegaskan Pemprov DKI tidak akan membuat kebijakan berbeda dan akan menyesuaikan sepenuhnya dengan regulasi terbaru.
"Secara prinsip, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah pusat," ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).
Namun, Pramono menekankan, kebijakan WFH bagi ASN DKI tidak akan diterapkan pada hari Rabu. Menurutnya, Rabu merupakan Hari Transportasi Umum yang telah menjadi agenda rutin Pemprov untuk mendorong warga menggunakan angkutan publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang penting bukan hari Rabu. Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum," ungkapnya.
Ia menjelaskan, pada hari Rabu ASN justru didorong untuk masuk kantor dan menggunakan transportasi massal, sehingga Pemprov ingin menghindari benturan kebijakan jika WFH diberlakukan pada hari yang sama.
"Nanti kalau sudah diputuskan pemerintah pusat, kami akan memutuskan di luar hari Rabu. Karena Rabu tetap untuk transportasi umum," tegasnya.
1 Hari WFH untuk Efisiensi BBM
Pemerintah sudah menetapkan satu hari kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai efisiensi BBM dampak perang di Timur Tengah (Timteng). Kapan pemerintah akan mengumumkan hari WFH?
"Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menemani Presiden Prabowo Subianto menerima pengusaha Amerika Serikat (AS) Ray Dalio di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3).
Airlangga mengatakan pemerintah secepatnya mengumumkan hari WFH untuk pegawai pemerintah. Airlangga menilai pengumuman hari WFH tak akan melewati bulan Maret.
"Secepatnya, kan tinggal berapa, bulan ini tinggal berapa hari kan. Jadi masih ada waktu," ujar Airlangga.
(bel/jbr)
