Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli, setuju dengan kenaikan tarif Transjakarta, termasuk Transjabodetabek. Namun ia meminta kenaikan tarif itu tidak memberatkan masyarakat dan Pemprov DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu awalnya menyinggung terkait rapat dengan PT Transjakarta dan Dishub DKI Jakarta kemarin. Rapat itu, kata dia, membahas rencana kenaikan tarif layanan Transjakarta, termasuk Transjabodetabek.
"Kami sebenarnya setuju untuk menaikkan tarif karena memang tidak bisa terus menerus Transjakarta ini disubsidi demikian besar oleh Pemda DKI Jakarta. Jadi secara finansial kita juga kesulitan, sehingga untuk mengurangi subsidi dari Pemda DKI kepada Transjakarta, maka Transjakarta harus menaikkan tarif dari busnya," kata Taufik kepada wartawan, Sabtu (12/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengusulkan agar rencana kenaikan tarif itu harus memperhatikan kemampuan bayar dan keinginan bayar dari rakyat. Menurutnya, hal tersebut harus dikaji serius oleh PT Transjakarta dengan melibatkan masyarakat pengguna moda transportasi tersebut.
"Pertama dilihat lagi ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay), mungkin naiknya dari Rp 3.500 menjadi.. tadinya mau Rp 5.000 pas kan, tapi mungkin naiknya Rp 1.000 saja menjadi Rp 4.500 atau Rp 4.000. Artinya kita tetap naik, tapi kemudian di angka yang tidak memberatkan rakyat dan juga tidak memberatkan Pemerintah DKI Jakarta,"ucap Taufik.
"Kemudian penyesuaian kenaikannya, Jaklinko kan sekarang nol rupiah, mungkin itu kita jadikan bertarif, mungkin Rp 500 atau Rp 1.000 tergantung nanti kajiannya bagaimana," tambahnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI memang berencana menyesuaikan tarif layanan Transjabodetabek menyusul pengoperasian sejumlah rute baru yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga, termasuk rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.
Pemprov DKI menilai tarif Rp 3.500 yang saat ini berlaku tidak lagi relevan untuk sejumlah rute antarkota dengan jarak tempuh yang lebih panjang. Meski begitu, pemerintah memastikan penyesuaian tarif tetap mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat sekaligus keberlanjutan layanan transportasi publik.
(fas/idn)
