Jakarta -
KPK telah memeriksa sejumlah orang terkait dugaan korupsi bantuan sosial dalam bentuk beras dari presiden saat pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020. KPK menyita dokumen dari pihak yang diperiksa terkait perkara tersebut.
Jubir KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Selasa (27/5/2025) kemarin. Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK, Jakarta.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (28/5).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun saksi tersebut ialah Kasi Bantuan Hukum Divisi Hukum dan Kepatuhan Bulog, M Gilang Sasi Kirono; Kabag Keuangan Ditjen Linjamsos, Diding; dan PNS Kementerian Sosial, Robbin Saputra. KPK turut mendalami keterangan saksi atas dokumen tersebut.
"Penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen terkait perkara, dan mendalami keterangan saksi atas dokumen tersebut," ungkapnya.
Sedangkan ada dua saksi lain yang turut dipanggil kemarin, tapi meminta penjadwalan ulang. Saksi tersebut ialah Staf Direktorat pengembangan Sistem Katalog LKPP, Yuli Andhika; dan Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP, Yulianto Prihhandoyo.
"Meminta penjadwalan ulang," tuturnya.
Seperti diketahui, KPK mulai mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bansos beras presiden saat penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 125 miliar.
"Kerugian sementara Rp 125 miliar," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, saat dihubungi, Rabu (26/5/2024).
Tessa mengatakan kasus itu bermula dari laporan masyarakat pada saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kemensos 2020. Laporan itu lalu dilakukan penyelidikan.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Tersangka tersebut adalah Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP), Ivo Wongkaren, yang juga telah ditetapkan tersangka di kasus korupsi penyaluran bansos Kemensos.
(ial/dek)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
