Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan aksi organisasi masyarakat (ormas) yang menduki lahannya yang sudah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.
Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Akhmad Taufan Maulana membenarkan adanya laporan itu dan menyebut sudah mendapat respons cepat dari Satgas berwenang. Dia membenarkan, BMKG melaporkan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya ke polisi pada saat mereka menduduki aset BMKG tersebut.
"Selasa kemarin," kata Akhmad Taufan saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Jumat (23/5/2026).
"Sudah di TL (tindak lanjut) Satgas. Quick respons. Mereka (Polisi) sudah punya SOP. Lebih rinci bisa dikonfirmasi ke Satgas," tambahnya.
Pembangunan Gedung Arsip Tertunda
Menurut Akhmad Taufan, total luas lahan yang ada disebutkan mencapai 127.780 meter persegi. Namun, tidak seluruhnya diduduki ormas.
"Luasnya segini (127.780 meter persegi), tidak semuanya (diduduki)," ujarnya.
Seyogiyanya BMKG akan membangun gedung arsip di atas lahan tersebut. Namun tertunda karena tengah diduduki Ormas.
"Dalam proses (pembangunan). Kan diduduki, bagaimana mau dibangun," sebutnya.
Akhmad Taufan mengungkapkan, lahan tersebut memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 1/Pondok Betung Tahun 2003, yang sebelumnya tercatat sebagai SHP No. 0005/Pondok Betung. Dan, kepemilikan tersebut telah dikuatkan oleh sejumlah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, termasuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 tanggal 8 Januari 2007.
BMKG Dipalak Rp5 Miliar?
Terkait kabar yang menyebut BMKG dipalak Rp5 miliar oleh ormas sebagai ganti meninggalkan lahan yang diduduki, Akhmat Taufan tak menjawab gamblang.
"Kita tidak ke sana. Intinya adalah lahan tersebut milik negara yang dalam hal ini dikelola oleh BMKG. Dan sudah ada kekuatan hukum mengikat. Ini soal penegakan hukum saja atas lahan yang bukan miliknya," tegas Akhmad Taufan.
(dce/dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Hasan Nasbi Sebut Premanisme Bikin Investor Takut Masuk ke RI
Next Article Video: Alasan Warga RI Disebut "Kurang" Sadar Ancaman Cuaca Ekstrem