Presiden Prabowo Subianto memperingatkan penggiling padi nakal yang menyebabkan kerugian. Prabowo meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan.
Prabowo menyampaikan hal itu dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Prabowo semula menyatakan mendapat laporan adanya penggilingan padi yang nakal.
"2,5 bulan yang lalu saya dapat laporan, 'Pak, harga dasar gabah kering giling sudah bagus. Rp 6.500'. Ada yang bandel-bandel, tapi kita tertibkan. Kita tertibkan dengan apa, dengan UUD 1945, khususnya pasal 33," kata Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo mengatakan ada satu penggiling padi besar yang nakal. Prabowo menyebut penggiling padi nakal itu bisa mendapat keuntungan Rp 2 triliun per bulan.
"Jadi, waktu saya dapat laporan ada penggiling-penggilingan padi yang nakal, yang aneh penggilingan padi yang besar yang paling nakal. 'Oh begitu, lo mentang-mentang besar lo kira pemerintah Indonesia nggak punya gigi'" ucap Prabowo.
Setelah itu, Prabowo mendalami UUD 1945 Pasal 33. Prabowo mencari tahu ke Mahkamah Agung terkiat beras dan penggiling padi, termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
"Saya tanya, pasal 33 dan ayat-ayatnya dan pasal-pasal lain perlu ditafsirkan atau tidak? Atau bahasa Indonesianya jelas. Dikatakan mereka, jelas. Saya tanya apakah beras, apakah penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak, apakah beras itu memengaruhi hajat orang banyak atau tidak. 'Oh iya, beras, kalau nggak makan gimana', jadi menguasai hajat hidup orang banyak," tutur Prabowo.
Prabowo kemudian menekankan penggiling padi harus patuh pada negara. Prabowo mengancam akan menyita penggilingan padi yang tidak taat pada aturan.
"Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh terhadap kepentingan negara, ya, saya gunakan sumber hukum ini, saya katakan saya akan sita penggilingan-penggilingan padi itu. Saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan," tegas Prabowo.
"Dan saya tidak salah, saya bener, karena mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen Rp 2 triliun per bulan. Satu, Rp 2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu saya keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung beli Rp 6.500," sambung Prabowo.
Kejagung Siap Laksanakan Perintah Prabowo
Ilustrasi-Kejagung RI (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
"Kejaksaan sebagai penegak hukum siap menindaklanjuti arahan Presiden RI," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan, Senin (21/7).
Anang mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Antara lain, katanya, Kementerian Pertanian dan Polri.
"Dalam pelaksanaannya kita akan berkomunikasi, berkoordinasi, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kementerian Pertanian, dan pihak lain yang terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya," ujarnya.
Prabowo Minta Jaksa Agung-Kapolri Bertindak
Foto: Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Rumondang/detikcom)
"Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium dijual Rp 5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana, saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tidak, ini pidana," ujar Prabowo.
"Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh Bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun," tambahnya.
Prabowo menyebut negara sudah bersusah-susah mencari keuntungan. Dia tak terima atas tindakan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab tersebut.
"Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak ini lah, bea cukai ini lah dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi setiap tahun, dinikmati oleh 4-5 kelompok usaha," ujarnya.
"Saudara-saudara, ini saya sampaikan di acara yang penting ini karena di sini banyak bupati gubernur yang hadir, ribuan kepala desa. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat , ini upaya membuat Indonesia terus lemah, terus miskin, saya tidak terima," tambahnya.
Lebih lanjut, Prabowo akan bertanggung jawab atas hal ini karena merugikan rakyat. Dia menegaskan bahwa aksi ini segera ditindak.
"Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-perundangan dan peraturan. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak!
(lir/isa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
