Jakarta, CNBC Indonesia - Banyak pekerja sektor informal yang kesulitan untuk membeli rumah melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR) karena dinilai tidak bankable. Di antaranya, karena tidak memiliki slip gaji sampai tercatat pernah tidak patuh dalam pembayaran cicilan sehingga mencederai SLIK OJK.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyebut aturan skema rent to own (RTO) yang bisa menjadi jalan keluar, kini tengah dibahas dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan hampir rampung.
"20% di antaranya tinggal uji publik, persetujuan menteri dan selanjutnya sosialisasi, sekarang penggodokan aturan RTO ini sudah 80%, jadi hampir rampung," kata Junaidi kepada CNBC Indonesia, Kamis (28/8/2025).
Uji coba aturan ini sudah disampaikan kepada perbankan, pihak yang bakal memberikan persetujuan dalam KPR masyarakat.
"Tentulah ini bagian dari sosialisasi Tapera ke para mitra kerjanya termasuk perbankan," kata Junaidi.
Bank akan menilai repayment capacity (RPC) atau kemampuan seorang calon debitur untuk membayar kembali kewajiban kredit yang diajukan berdasarkan penghasilan dan cicilan yang sudah ada.
"Dari diskusi sistem yang dibuat nantinya sudah mengakomodir kelayakan RPC penyewa untuk selanjutnya dapat diteruskan ke program rumah FLPP," sebut Junaidi.
Skema RTO memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah. Selain itu, mereka yang terkendala SLIK OJK serta kelompok pekerja informal yang dianggap tidak layak mendapat kredit bank.
"Hal yang tidak kalah penting, skema RTO tidak memberatkan APBN kita. Skema ini merupakan kolaborasi dari simpanan pengembang dan investor, dan di bawah naungan BP Tapera," ujar Junaidi.
Adanya rumah menjadi kebutuhan primer dari semua lapisan masyarakat, namun sudah menjadi rahasia umum kalau pekerja sektor informal kesulitan untuk mendapat persetujuan kredit.
"Kalau kita punya rumah, martabat akan meningkat," ujar Junaidi.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BP Tapera Telah Salurkan Pembiayaan Rumah Skema FLPP Rp 84,2 Triliun
