Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, merespons perbincangan terkait ancaman efisiensi aparatur sipil negara (ASN) digantikan teknologi artificial intelligence (AI). Rini menyebut AI hanya berfungsi sebagai alat dan tak bisa menggantikan peran ASN.
"Kami memposisikan artificial intelligence sebagai alat bantu untuk memperkuat kualitas analisis dan pelayanan publik, bukan sebagai pengganti seluruh peran ASN," kata Rini saat dihubungi, Rabu (26/8/2026).
Rini mengatakan, kehadiran AI bisa mempercepat pekerjaan, membentuk pengolahan data hingga menyajikan data lebih utuh sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun demikian, ada peran ASN yang tidak bisa digantikan AI, mulai dari pertimbangan kebijakan, penilaian atas konteks sosial di lapangan, tanggung jawab administratif, serta empati dalam melayani masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal-hal tersebut tidak dapat didelegasikan kepada mesin. Karena itu, efisiensi yang kami maksud adalah efisiensi proses kerja. Pekerjaan konvensional dan rutin dapat dipercepat, sehingga ASN memiliki ruang lebih besar untuk pekerjaan yang bernilai tambah bagi masyarakat," jelasnya.
Dalam target rencana pembangunan nasional, kata Rini, sudah dibahas terkait peningkatan kapabilitas ASN dalam memanfaatkan AI. ASN diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
"Pemanfaatan AI harus disertai transformasi digital pemerintah. Dengan tata kelola data lintas sektor yang berbagi pakai, kualitas pemanfaatan AI akan meningkat. Dampaknya, ASN dapat bekerja lebih efisien, lebih optimal, dan lebih tepat karena berbasis data,"jelasnya.
Rini menyebut, pemanfaatan AI membantu dalam proses perumusan kebijakan serta menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas. AI bisa membantu pengolahan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber dengan cepat dan akurat.
"Dengan begitu, perumusan kebijakan benar-benar berbasis data yang aktual dan komprehensif, bukan sekadar berbasis asumsi. Keputusan akhirnya tetap berada di tangan pengambil kebijakan, tetapi dasar pertimbangannya menjadi jauh lebih kuat," kata dia.
Lebih lanjut, Rini menekankan kompetensi ASN menjadi hal penting meski hadirnya AI. Dia menegaskan ASN cakap dan bisa memanfaatkan AI bisa meningkatkan pelayanan publik yang maksimal.
"Pemanfaatan AI harus didahului peningkatan kompetensi ASN dan berjalan bersama transformasi digital pemerintah, agar penerapannya tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap memperhatikan aspek etika dan kedaulatan data," kata dia.
"Pada akhirnya, kualitas pelayanan publik ditentukan oleh kombinasi antara teknologi yang andal dan ASN yang kompeten. AI memperkuat, ASN yang memutuskan dan melayani," jelasnya.
Rapat Komisi II DPR dengan LAN
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyoroti pemanfaatan perkembangan teknologi, termasuk AI dalam kinerja ASN. Dede menyinggung potensi efisiensi jumlah dan kinerja ASN efek dari pemanfaatan AI.
Hal itu disampaikan Dede dalam rapat kerja bersama LAN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Dede menyebut penggunaan AI dapat mengefisienkan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan beberapa orang.
"Kalau dulu kita memerlukan ada dua tiga orang untuk membuat sebuah presentasi, sekarang tidak perlu, ya," kata Dede.
Menurutnya, perkembangan digitalisasi juga perlu diikuti dengan evaluasi terhadap kebutuhan jumlah ASN di daerah. Ia mencontohkan kondisi kantor kecamatan yang saat ini dapat memiliki puluhan pegawai.
"Padahal sebagaimana kita ketahui dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang," ujarnya.
Dede mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan tersebut, termasuk kemungkinan berkurangnya kebutuhan ASN akibat penerapan teknologi.
"Nah ini konteksnya kalau kita perhatikan juga, bahwa apakah ASN-ASN kita ke depan akan menjadi mass product atau akan terjadi pengurangan?" kata Dede.
(wnv/gbr)
