Menteri Imipas Datangi Kemendagri, Bahas Pemindahan Lapas-Rekonsiliasi Data Dukcapil

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyambangi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam pertemuan itu, dibahas rencana pemindahan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang berlokasi di tengah kota ke wilayah pinggiran atau luar kota.

Pertemuan berlangsung di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan salah seorang staf khusus Kemendagri. Hadir pula Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Sekjen Imipas Asep Kurnia, serta pejabat terkait lainnya.

Rencana pemindahan didorong kondisi beberapa lapas yang sudah tidak layak, sebab dikelilingi permukiman padat penduduk. Pemindahan tersebut diharapkan dapat didukung oleh pemerintah daerah (Pemda).

Selain itu, dibahas juga mengenai kerja sama terkait akses dan rekonsiliasi data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, khususnya untuk mendukung keakuratan data paspor dan identitas warga negara. Isu lain yang menjadi perhatian bersama yaitu penyediaan lahan oleh Pemda untuk pembangunan Kantor Wilayah (Kanwil) Imipas penting dilakukan untuk memperkuat pelayanan publik di bidang keimigrasian.

"Akan dibuatkan surat edaran antara Kemendagri bersama Kementerian Imipas terkait kebutuhan gedung untuk kanwil di daerah," ujar Tito dalam keterangannya, Senin (2/5/2025).

Selain itu, kedua pihak juga akan berkolaborasi menggelar pertemuan secara virtual dengan melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kepala Kanwil Imipas dari seluruh daerah. Pertemuan ini antara lain akan membahas kebutuhan gedung Kanwil Imipas di daerah.

Keduanya turut membahas kerjasama pengelolaan lintas batas negara yang dilakukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil). Termasuk di dalamnya pengembangan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi isu-isu strategis di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan pengelolaan perbatasan. Kerja sama yang lebih erat diharapkan dapat segera terwujud melalui tindak lanjut konkret dari masing-masing pihak.

Tonton juga "Banyak WNI Berbohong Demi Kerja Judol di Kamboja" di sini:

(dek/aud)