Menkeu Sri Mulyani Bawa 2 Wamen Lapor APBN 2025 ke Prabowo di Istana

Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono dan Wamenkeu Suahasil Nazara melapor ke Presiden Prabowo Subianto mengenai agenda penting terkait APBN. Laporan APBN itu mencakup pelaksanaan APBN 2024, 2025, hingga RAPBN 2026 menjelang penyampaian nota keuangan di DPR RI.

"Pertama, mengenai rencana undang-undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024, yang sekarang sedang dibahas dengan Badan Anggaran (Banggar DPR) dan insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan Pemerintah Pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan," kata Sri Mulyani usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Sri Mulyani melanjutkan pihaknya juga melaporkan mengenai APBN 2025 yang belakangan dibahas pemerintah dengan DPR. Dia menjelaskan ada sejumlah kemajuan pembahasan dari program-program pemerintah bersama DPR.

"Yang kedua, saya juga melapor kepada Bapak Presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025, terutama pembahasan sesudah laporan semester. Yang dalam hal ini, beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama dan sesuai dengan pembahasan dengan DPR, kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara," jelasnya.

Dia menyebut pihaknya melaporkan ke Presiden Prabowo mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Secara perdana, Prabowo akan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN kepada DPR dalam agenda Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI pada 15 Agustus mendatang.

"Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat. Nota Keuangan dan Rencana Undang-Undang APBN 2026," ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan laporan yang disampaikannya ke Prabowo ialah secara makro. Sejumlah program-program prioritas pemerintah yang dibahas, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai inpres jalan dan perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan.

(fca/fas)