Jakarta -
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya pengelolaan perkotaan yang terencana dan berkelanjutan di tengah arus urbanisasi yang meningkat. Menurutnya, langkah ini diperlukan agar pertumbuhan kota tetap produktif, inklusif, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Tito menegaskan kota saat ini menjadi pusat ekonomi nasional sekaligus titik paling rentan terhadap berbagai persoalan sosial. "Kalau tidak dikelola dengan baik, mereka akan menjadi korban. Pendidikan tidak cukup, tidak mampu bersaing, akhirnya bisa masuk ke kejahatan," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Aceh, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Tito menjelaskan fenomena urbanisasi yang tidak terkendali dapat memicu berbagai masalah, seperti kawasan kumuh (slum area), kriminalitas, hingga tekanan biaya hidup yang tinggi di kota.
Pada kesempatan tersebut, Tito secara tak langsung menggambarkan peran kota di Indonesia yang strategis karena menjadi pusat aktivitas ekonomi dan tempat tinggal mayoritas penduduk. Ia juga menyinggung pengalaman negara maju seperti Jepang yang mengalami dampak serius akibat urbanisasi ekstrem.
Tito menegaskan jika pembangunan kota tidak dirancang dengan baik, maka efek jangka panjangnya bisa berat, mulai dari mahalnya biaya hidup hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya tata ruang kota yang disiplin.
"Kota yang bagus adalah kota yang memiliki desain. Bukan kota yang tumbuh semaunya," ujarnya.
Dalam arahannya, Tito juga mengingatkan kebijakan yang tidak konsisten, terutama perubahan ruang hijau menjadi kawasan komersial, akan berdampak langsung pada bencana seperti banjir. Selain itu, ia menilai kota di Indonesia masih belum ramah terhadap pejalan kaki dan minim ruang terbuka hijau, padahal hal tersebut terbukti meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam konteks ini, Tito mencontohkan praktik di negara lain seperti Singapura yang berhasil menekan biaya kesehatan melalui pembangunan ruang hijau dan fasilitas publik yang baik.
Di akhir sambutan, Tito kembali menegaskan pemerintah daerah harus mampu mengendalikan pertumbuhan kota agar tidak menjadi sumber masalah baru. Ia mengingatkan tanpa perencanaan yang matang, kota bisa berubah dari pusat pertumbuhan menjadi pusat krisis.
Sebagai informasi, APEKSI merupakan wadah 98 pemerintah kota di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perkotaan. Kegiatan Raker Komwil I ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Rapat Kerja Nasional APEKSI yang direncanakan digelar di Medan pada pertengahan 2026.
Selain itu, pemilihan Kota Banda Aceh sebagai tuan rumah menjadi titik penting konsolidasi kebijakan perkotaan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan domestik.
Tonton juga video "Mendagri Tegaskan Daerah Harus Terapkan WFH"
(ega/ega)
