Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tito menekankan pentingnya penguatan data kependudukan sebagai fondasi transformasi digital pemerintahan dan peningkatan layanan publik.
Tito mengatakan data administrasi kependudukan (Adminduk) yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menjadi fondasi penting karena mencakup seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.
"Masalah Dukcapil atau pendaftaran sipil ini sangat penting sebagai platform untuk segalanya. Karena ini satu-satunya data yang benar-benar mencakup seluruh warga negara dan penduduk di Indonesia," ujar Tito saat membuka Rakornas Dukcapil 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta (3/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut data Dukcapil saat ini telah mencakup hampir 99 persen penduduk Indonesia. Data tersebut juga dilengkapi berbagai informasi kependudukan, mulai dari identitas, biometrik, hingga data dasar masyarakat.
"Data terlengkap penduduk Indonesia itu adanya di Dukcapil. Lebih kurang 270 juta penduduk Indonesia, nanti akan dirilis, itu terdata Dukcapil. Itu mendekati 99 persen," kata Tito.
Menurut Tito, keunggulan data Dukcapil terletak pada pembaruannya yang berlangsung secara real-time. Data terkait kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga pernikahan terus diperbarui melalui sistem Kemendagri.
"Data ini data yang bergerak hitungannya bukan hari, jam, menit, detik. Karena setiap hampir setiap detik, hampir minimal tiap menit, ada yang lahir memerlukan akta kelahiran," jelasnya.
Lebih lanjut, Tito menilai transformasi digital membutuhkan dukungan sistem yang kuat, tidak hanya dari sisi data tetapi juga infrastruktur pendukung. Karena itu, Kemendagri bersama Bappenas dan Bank Dunia akan memperkuat infrastruktur teknologi informasi Dukcapil melalui program multi years.
Penguatan tersebut mencakup kapasitas penyimpanan data, jaringan, hingga sistem keamanan siber. Program tersebut disiapkan untuk memastikan layanan digital Dukcapil tetap berjalan optimal.
"Kalau sudah bermain di digitalisasi maka jangan main-main. Sekali dia down atau ada problem, itu akan membuat kekacauan dibandingkan manual," ungkap Tito.
Ia menambahkan, penguatan sistem Dukcapil akan dilakukan melalui tiga aspek utama, yakni kapasitas penyimpanan data (storage), lalu lintas data (bandwidth), dan keamanan sistem (cyber security).
"Jangan sampai kalau kita bermain data kebobolan data. Nah itu akan buat kekacauan, itu risiko kita kalau digitalisasi," tuturnya.
Selain memperkuat infrastruktur digital, Tito juga mendorong integrasi data kependudukan dengan berbagai layanan publik. Salah satunya melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan secara otomatis setelah anak lahir di fasilitas kesehatan.
"Nanti setiap anak-anak yang lahir di fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan, baik di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, Puskesmas, kita connect (hubungkan). Begitu dia lahir maka nanti Dukcapil akan mengeluarkan langsung surat akta kelahirannya online," kata Tito.
Tito menambahkan, data Dukcapil juga akan menjadi fondasi dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan program Satu Data Indonesia. Menurutnya, integrasi data antar kementerian dan lembaga akan membantu pemerintah mengambil kebijakan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
"Kalau Satu Data Indonesia ini bisa dikerjakan, ini amazing. Ini luar biasa. Kenapa? Data yang ada pada kementerian lembaga dan data ini digabungkan menjadi satu," ujar Tito.
Ia menuturkan data yang terintegrasi dapat membantu pemerintah mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih akurat, sekaligus meningkatkan efektivitas berbagai program pelayanan publik.
Dukcapil Catat 2,57 Miliar Akses Data, Perkuat Infrastruktur Digital
Foto: Rahmat Khairurizqi
Senada dengan arahan Tito, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi menyampaikan capaian pemanfaatan data kependudukan sepanjang 2025. Teguh mengatakan data Dukcapil terus dimanfaatkan oleh berbagai instansi untuk mendukung layanan publik berbasis digital.
Saat ini, pemanfaatan data kependudukan telah dilakukan oleh lebih dari 7.693 instansi. Pada 2025, jumlah lembaga pengguna aktif mencapai 2.283 dengan total akses terhadap data Dukcapil mencapai 2,57 miliar kali.
"Pemadanan data, termasuk pemanfaatan data kependudukan, sekarang sudah lebih dari 7.693 instansi. Positifnya, karena pada tahun 2025 lembaga pengguna yang aktif ada 2.283 dengan total hits pada tahun 2025 adalah 2,57 miliar hits," ujar Teguh.
Ia menyampaikan tingginya pemanfaatan data tersebut menunjukkan peran penting Dukcapil dalam mendukung berbagai proses layanan dan verifikasi identitas masyarakat.
Selain memperluas pemanfaatan data, Teguh mengatakan Dukcapil juga terus melakukan penguatan infrastruktur digital, mulai dari jaringan, sistem pencadangan data, hingga keamanan sistem.
"Berkat dukungan Bapak Menteri, Bapak Sekjen, segenap pimpinan, sehingga pada tahun 2025 kita bisa melakukan penguatan infrastruktur berbagai hal. Kemudian juga penguatan jaringan, penguatan sistem backup, dan juga security system," jelas Teguh.
Sebagai informasi, Rakornas Dukcapil 2026 yang berlangsung pada 2-4 Agustus mengusung tema 'NIK dan IKD sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah'.
Forum tersebut menjadi wadah penguatan koordinasi seluruh jajaran Dukcapil daerah dalam mendukung program strategis nasional. Selain pembukaan Rakornas, Kemendagri juga meluncurkan Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026.
Setelah peluncuran, Teguh juga dijadwalkan memaparkan profil data tersebut dalam sesi 'Potret Keragaman Wajah Indonesia dalam Data Kependudukan Nasional'. Rakornas juga menjadi forum penyampaian arah kebijakan administrasi kependudukan Tahun Anggaran 2027, termasuk penguatan layanan berbasis digital dan perluasan pemanfaatan data kependudukan.
(anl/ega)
