Jakarta -
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti fenomena kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Menurutnya, biaya politik yang kerap dijadikan alasan kepala daerah melakukan korupsi perlu untuk disisir.
"Ya, pertama memang gini ya, ini fenomena kepala daerah ya, fenomena kepala daerah yang, ini yang ke-17 kalau nggak salah, ya, yang sudah di-OTT oleh KPK. Nah, tentu ini harus menjadi evaluasi," kata Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Dia mengatakan evaluasi tersebut dilakukan untuk semua pihak terkait. Dari penyelenggara, partai politik, hingga pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena apa? Jangan sampai ketika ada fenomena seperti ini, sistem nanti demokrasinya ini malah jadi masalah ke depannya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa biaya-biaya politik yang selalu dijadikan alasan kepala daerah korupsi ini, ini harus mulai disisir," ujarnya.
Saan menilai persoalan korupsi kepala daerah tak semata-mata disebabkan mahalnya biaya politik. Dia menekankan integritas, kredibilitas, dan komitmen kepala daerah juga menjadi faktor penting.
"Biaya yang paling mahal itu sebenarnya di bagian apa sih, kan gitu loh. Atau memang ini bukan soal biaya politik yang mahal, tapi ini lebih kepada soal integritas, soal kredibilitas, dan tentu juga komitmen dari kepala daerah untuk bisa menahan hasrat, menahan hawa nafsunya untuk menjadikan kekuasaan itu sumber rente," ujarnya.
Saan mengingatkan kepala daerah tak memanfaatkan jabatan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih harus menjadi komitmen setiap kepala daerah.
"Jadi jangan sampai kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah itu dijadikan sebagai alat rente untuk mencari pundi-pundi kekayaan. Nah, kesadaran ini harus penting," tuturnya.
"Tentu dengan cara menjaga tadi, integritas, kredibilitas, dan komitmen kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang clean. Jadi, clean and clear itu penting sekali," imbuh dia.
Sebagai informasi, sejumlah kepala daerah terjaring OTT KPK. Terbaru, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terkena OTT. Total ada 19 orang yang diamankan, dan Lalu Ahmad telah dibawa ke KPK Senin (20/7) malam.
Simak juga Video 'Bupati Lombok Barat Nobar Final Piala Dunia, Paginya Kena OTT KPK':
(amw/eva)
