Jakarta, CNBC Indonesia - Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara berkumpul di Filipina hari ini, Kamis (7/5/2026). Mereka, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, akan menggelar KTT ke-48 ASEAN.
Tuan rumah, Presiden Ferdinand Marcos menyebutnya "KTT sederhana". Namun sebagian pembicaraan akan berfokus pada isu-isu ekonomi yang terkait dengan perang di Timur Tengah (Timteng).
Lalu apa saja rincian pertemuan 11 negara tersebut? Berikut beberapa topik yang mungkin akan dibahas para pemimpin kawasan ini minggu ini, dirangkum dari AFP.
BBM, Pangan hingga Keselamatan Pekerja Migran di Timur Tengah
Menipisnya pasokan bahan bakar, melonjaknya biaya pangan, dan keselamatan pekerja migran di dekat zona konflik Timur Tengah akan menjadi isu paling mendesak dalam KTT tersebut. Setidaknya ini dikatakan Marcos pada bulan Maret, beberapa hari setelah mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional.
"Yang benar-benar kita butuhkan saat ini adalah para pemimpin untuk membicarakan... bagaimana kita dapat saling membantu," katanya, menepis rumor bahwa KTT tersebut dapat dibatalkan sepenuhnya di tengah krisis.
Namun, meskipun ASEAN telah mengeluarkan pernyataan umum tentang kerja sama energi, kelompok negara ini tidak memiliki mekanisme yang mewajibkan tindakan. Misalnya, dalam Perjanjian Keamanan Minyak Bumi yang telah berusia puluhan tahun- sebuah skema berbagi bahan bakar yang bertujuan untuk memastikan stabilitas energi- belum pernah diaktifkan dan sepenuhnya bersifat sukarela.
Filipina sendiri mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka telah mendukung "tanggapan terhadap krisis" di Timur Tengah yang diharapkan akan dikeluarkan minggu ini. Sayangnya tak ada rincian lebih lanjut.
Namun menurut seorang diplomat ASEAN yang telah melihat draf awal, dokumen itu kemungkinan akan mencakup seruan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Termasuk memastikan kebebasan bergerak di jalur laut penting lainnya.
Nasib Myanmar
Negara anggota ASEAN, Myanmar, sebenarnya secara resmi telah dikeluarkan dari KTT. Kudeta junta militer, yang merebut kekuasaan di 2021 memicu perang saudara berdarah yang memakan korban warga sipil.
Meski begitu, awal bulan ini, pemilihan baru digelar dan menempatkan pemimpin junta Min Aung Hlaing sebagai presiden. Belum diketahui apakah ini akan mendekatkannya kembali negeri tersebut ke ASEAN.
Dalam pernyataannya Min Aung Hlaing mengatakan pemerintahnya akan "berupaya memulihkan hubungan normal" dengan ASEAN setelah ia dilantik sebagai presiden. Tapi hingga kini, belum ada konsensus.
Walau begitu, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengatakan pada bulan Januari bahwa Bangkok telah mengusulkan "keterlibatan terukur" dengan pemerintah baru Myanmar di KTT. Ia berharap pemilihan tersebut dapat menjadi "awal transisi".
"Sejumlah besar anggota blok tersebut memiliki pandangan "pragmatis yang serupa," kata Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro.
Laut China Selatan
Deklarasi tentang "kerja sama maritim" juga diharapkan muncul dari KTT minggu ini. Namun belum diketahui apakah ini juga terkait Kode Etik untuk Laut Cina Selatan (LCS).
ASEAN dan China telah bernegosiasi mengenai kode etik untuk mengatur perilaku di wilayah maritim yang diperebutkan selama lebih dari dua dekade sejak gagasan itu pertama kali diajukan. China mengklaim LCS wilayahnya dengan 10 garis putus-putus yang membuat tegang dengan negara ASEAN.
Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam semuanya memiliki klaim di jalur perairan penting tersebut, yang hampir seluruhnya diklaim oleh China. Padahal, putusan internasional yang menyatakan bahwa pendiriannya tidak memiliki dasar hukum.
Filipina, yang kapal-kapalnya telah berulang kali terlibat dalam bentrokan dengan kapal-kapal China, mengatakan pada bulan Februari bahwa mereka berharap dapat menyelesaikan pembicaraan yang telah berlangsung lama ini tahun ini saat menjabat sebagai ketua ASEAN. Namun, pembicaraan telah berulang kali terhenti karena ketidaksepakatan mengenai cakupan, penegakan, dan status hukum kode etik tersebut.
Analis geopolitik yang berbasis di Manila, Don McLain Gill, mengatakan bahwa meskipun Filipina diperkirakan akan menekankan keamanan maritim, pakta apa pun yang disetujui China akan kurang mengikat secara hukum. Sementara itu, diplomat Asia Tenggara tersebut mengatakan bahwa "tidak mungkin" Beijing akan menandatangani sesuatu yang mengikat secara hukum, tetapi malah akan mencari "deklarasi politik".
(sef/sef)
Add
as a preferred
source on Google
