KPK Sebut Survei Penilaian Integritas Pemkab Lamongan Kategori Waspada

5 hours ago 2

Jakarta -

KPK tengah mengusut perkara pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan tahun anggaran 2017-2019. KPK juga mengungkap survei penilaian integritas (SPI) Pemkab Lamongan masuk kategori waspada.

"Untuk skor SPI Pemkab. Lamongan tahun 2024 tercatat mengalami penurunan sebesar 5,71 poin menjadi 74,70 dibandingkan tahun sebelumnya (2023) yang mencapai 80,41," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).

Adapun penilaian SPI dilakukan terhadap tiga komponen utama, yaitu internal, eksternal, dan ahli (eksper). Untuk komponen internal, skor Pemkab Lamongan diangka 75,11 yang alami penurunan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sengan rincian dimensi PBJ sebesar 69,83 poin dan pengelolaan anggaran 68,07 poin. Angka ini turun cukup signifikan dibanding tahun 2023, dimana PBJ mencatat skor tinggi pada angka 90,59 dan pengelolaan anggaran 84,54 poin," kata dia.

"Penurunan skor ini menunjukkan bahwa Pemkab Lamongan masuk dalam kategori 'kuning' atau 'waspada', yang berarti masih terdapat sejumlah risiko sistemik, untuk dapat segera dibenahi," tambahnya.

KPK mengajak seluruh elemen di Kabupaten Lamongan berbenah menggunakan survei tersebut. Sinergi antarpihak, kata Budi, bisa jadi kunci wujudkan pemerintah daerah yang bersih.

KPK diketahui tengah mengusut dugaan korupsi pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan. KPK mengungkap sudah ada empat orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini.

"4 tersangka," kata Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Selasa (8/7).

KPK belum menjelaskan identitas keempat tersangka tersebut. Asep hanya menjelaskan KPK saat ini tengah dalam tahap pengecekan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus ini.

"Sedang cek fisik dengan BPKP dan ITB untuk hitung KN (kerugian negara)," ujarnya.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah menggeledah sejumlah kantor pemerintahan di Lamongan. Saat itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan kasus yang tengah diusut terkait pembangunan gedung di Pemkab Lamongan.

Lihat juga Video Survei KPK: 30% Guru atau Dosen Masih Mewajarkan Gratifikasi

(fca/fca)