Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono buka suara soal pengadaan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diimpor dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Ferry mengungkapkan pihaknya tidak mengetahui persis soal pengadaan kendaraan operasional yang diimpor tersebut karena hanya pihak Agrinas yang mengetahui detail tersebut.
"Sebenarnya, ada peran Kementerian Koperasi dalam hal untuk memberikan tugas khusus kepada Agrinas Pangan untuk melaksanakan pengerjaan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk di dalamnya soal pengadaan kendaraan operasional, nah itu memang yang tadi sempat kami sampaikan bahwa kami tidak mengetahui secara persis hal tersebut, karena Agrinas yang melaksanakan kegiatan dari produsen India," kata Ferry dalam paparannya di Komisi VI DPR RI, Rabu (11/3/2026).
Pihaknya hanya mengetahui terkait pembangunan fisik Gudang dan kelengkapannya terkait KDMP. Kemenkop juga memiliki tanggung jawab terkait pembangunan fisik KDMP tersebut.
"Kalau untuk pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapannya, kami pasti sudah mengetahui dan selalu kami evaluasi serta mendengar masukan dari berbagai pihak. Tentu kami ikut punya tanggung jawab untuk memastikan pembagunan fisik gudang-gerai dan kelengkapannya," jelasnya.
Foto: Kehadiran mobil pikap impor asal India mulai terlihat di sejumlah koperasi desa di Surabaya. (Instagram/mahindraautoglobal)
Kehadiran mobil pikap impor asal India mulai terlihat di sejumlah koperasi desa di Surabaya. (Instagram/mahindraautoglobal)
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI bersama Menkop dan Agrinas Pangan berencana melakukan rapat kerja (raker) pada Rabu (11/3/2026) hari ini. Namun, raker terpaksa ditunda karena ketidakhadiran Direktur Utama (Dirut) Agrinas Pangan, Joao Angelo De Sousa Mota.
Ketidakhadiran Dirut Agrinas pun membuat beberapa anggota Komisi VI DPR RI geram dan meminta kepada pimpinan Komisi VI DPR untuk menunda raker hingga Dirut Agrinas bisa dipastikan hadir.
"Ini aspirasi dari para anggota Komisi VI, yang mewakili masyarakat. Dengan demikian, rapat kita tunda, dan akan kita beritahukan dengan informasi berikutnya," ketok Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini.
(chd/wur)
Add
as a preferred
source on Google
