Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) menuduh China melakukan uji coba nuklir rahasia pada 2020. Tuduhan ini muncul di tengah upaya pemerintahan Donald Trump yang mendesak perjanjian senjata nuklir yang lebih luas dengan melibatkan China dan Rusia.
Tuduhan tersebut juga muncul sehari setelah perjanjian pengendalian senjata nuklir terakhir antara AS dan Rusia kedaluwarsa, sehingga meninggalkan dua kekuatan nuklir terbesar di dunia tanpa batasan atas arsenal mereka untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun.
Presiden AS, Donald Trump dan pejabat tinggi lain di pemerintahannya telah menegaskan bahwa AS tidak akan lagi mematuhi batasan Perjanjian New START dan sebaliknya. AS berargumen bahwa mereka membutuhkan perjanjian baru untuk menangani ancaman dari Moskow dan Beijing. Tahun lalu Trump juga menyerukan dilanjutkannya uji coba senjata nuklir AS.
"Hari ini, saya dapat mengungkapkan bahwa Pemerintah AS mengetahui bahwa China telah melakukan uji coba ledakan nuklir, termasuk persiapan untuk uji coba dengan daya ledak yang ditentukan mencapai ratusan ton," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional, Thomas DiNanno dalam pidatonya di Konferensi Pelucutan Senjata Global di Wina, dikutip dari CNN, Sabtu (7/2/2026).
Tanpa memberi rincian lebih lanjut, DiNanno juga menyebut, China telah melakukan uji coba nuklir dengan daya ledak tersebut pada 22 Juni 2020. Seorang mantan pejabat senior AS mengatakan kepada CNN bahwa informasi tentang uji coba China pada 2020 telah dideklasifikasi.
Tak hanya itu, DiNanno menuduh militer China berusaha menyembunyikan uji coba dengan menyamarkan ledakan nuklir.
"China telah menggunakan metode pemisahan (decoupling), suatu cara untuk mengurangi efektivitas pemantauan seismik, untuk menyembunyikan aktivitasnya dari dunia," imbuh dia.
Menurut para ahli, pemisahan terjadi ketika sebuah gua besar digali oleh China untuk mengurangi aktivitas seismik dari ledakan nuklir, sehingga lebih sulit dideteksi.
Seorang pejabat tinggi dari organisasi yang bekerja untuk memantau uji coba senjata nuklir di seluruh dunia mengatakan dalam pernyataan pada Jumat (6/2/2026) bahwa sistem mereka tidak mendeteksi peristiwa apa pun yang konsisten dengan karakteristik ledakan uji coba senjata nuklir pada 22 Juni 2020 lalu.
"Analisis lebih rinci selanjutnya tidak mengubah penentuan tersebut," kata Sekretaris Eksekutif Organisasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBTO), Rob Floyd.
Floyd menambahkan, Sistem Pemantauan Internasional (IMS) organisasi tersebut mampu mendeteksi ledakan uji coba nuklir dengan daya ledak setara atau lebih besar dari sekitar 500 ton TNT. Sistem tersebut telah mendeteksi keenam uji coba yang dilakukan dan diumumkan oleh Korea Utara.
Asal tahu saja, uji coba yang diduga dilakukan China memiliki daya ledak di kisaran ratusan ton. Sayangnya, DiNanno tidak memberikan angka yang spesifik, sehingga tidak jelas apakah uji coba tersebut memenuhi ambang batas untuk terdeteksi oleh sistem pemantauan.
"Jika ini adalah uji coba ledakan dengan daya ledak sangat rendah...mungkin saja uji coba tersebut dapat tersembunyi dari stasiun pemantauan CTBTO," jelas Direktur Eksekutif Asosiasi Pengendalian Senjata, Daryl Kimball.
Lebih lanjut, Floyd mencatat bahwa ada mekanisme untuk menangani ledakan nuklir skala kecil yang disediakan oleh Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT). Perjanjian tersebut melarang setiap uji coba ledakan senjata nuklir atau ledakan nuklir lainnya. Namun, mekanisme tersebut hanya dapat digunakan setelah perjanjian tersebut berlaku.
Seperti yang diketahui, sebagian besar negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut. Meskipun AS dan China telah menandatangani, keduanya belum meratifikasi perjanjian tersebut, dan Rusia menarik kembali ratifikasinya pada tahun 2023. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak dapat berlaku.
Sebelumnya, AS dan China menyatakan bahwa mereka mematuhi moratorium uji coba nuklir. Namun, pada tahun lalu, Trump menyerukan agar uji coba senjata nuklir AS dilanjutkan secara setara.
Dalam pernyataannya pada Jumat (6/2/2026), DiNanno menyarankan bahwa uji coba nuklir China yang diduga telah memotivasi perintah Trump. Dia juga mengatakan bahwa laporan kepatuhan tahunan AS sebelumnya menilai bahwa Rusia gagal mempertahankan moratorium uji coba nuklirnya dengan melakukan uji coba senjata nuklir superkritis.
Ketika ditanya tentang tuduhan uji coba nuklir rahasia, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, DC, mengatakan bahwa China mengikuti kebijakan untuk tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu dan strategi nuklir yang berfokus pada pertahanan diri, serta mematuhi moratorium uji coba nuklirnya.
"Kami siap bekerja sama dengan semua pihak untuk bersama-sama mempertahankan otoritas Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif dan menjaga sistem pelucutan senjata nuklir dan pencegahan penyebaran nuklir internasional," terang Liu Pengyu.
Dia menambahkan, AS diharapkan akan sungguh-sungguh mematuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dan komitmennya terhadap moratorium uji coba nuklir, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk mempertahankan regime pelucutan senjata nuklir dan pencegahan penyebaran nuklir internasional, serta keseimbangan dan stabilitas strategis global.
"Akhir dari Sebuah Era"
Masih dalam pernyataannya pada Jumat (6/2/2026), DiNanno menjelaskan bahwa 5 Februari 2026 memang menandai akhir dari sebuah era: akhir dari pembatasan sepihak AS dengan merujuk pada berakhirnya Perjanjian New START. Meskipun ia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa AS akan menambah senjata nuklirnya selepas tak lagi terikat dengan perjanjian, ia menyiratkan hal itu kemungkinan besar terjadi.
"Kami akan menyelesaikan program modernisasi nuklir yang sedang berlangsung yang dimulai saat Perjanjian New START berlaku. AS juga mempertahankan kapasitas nuklir yang belum ditempatkan yang dapat digunakan untuk menangani lingkungan keamanan yang berkembang, jika diperintahkan oleh presiden," ungkap dia.
AS juga akan mempertahankan deterrence nuklir yang kuat, kredibel, dan modern untuk memastikan keamanan negara, menjaga perdamaian dan stabilitas, serta bernegosiasi dari posisi yang kuat.
"Era berikutnya dalam pengendalian senjata dapat dan harus dilanjutkan dengan fokus yang jelas, tetapi hal itu akan memerlukan partisipasi lebih dari sekadar Rusia di meja perundingan," tutur DiNanno.
Sejauh ini, belum tampak jelas bagaimana AS berencana untuk membawa China ke meja perundingan tersebut. Beijing secara konsisten menolak negosiasi pengendalian senjata trilateral dengan alasan bahwa persediaan senjata mereka tidak sebanding dengan Moskow dan Washington.
Wakil Presiden dan Direktur Senior Pusat Strategi dan Keamanan Scowcroft di Atlantic Council, Matthew Kroenig mencatat bahwa perundingan ini benar-benar menjadi kekhawatiran China. Mengingat, ada kemungkinan China menginginkan pengendalian senjata.
"Jika mereka bisa membuat kita membatasi senjata kita, itu seharusnya lebih baik bagi mereka," katanya.
Dia pun percaya Beijing tidak ingin bernegosiasi karena mereka ingin memiliki kekuatan nuklir superpower. "Mereka telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk membangun kekuatan ini. Mereka tidak menghabiskan semua uang dan membengkokkan semua logam ini untuk menukarnya," katanya.
Beberapa pejabat AS percaya bahwa berakhirnya Perjanjian New START membuka jalan bagi perluasan amunisi senjata AS yang dapat memicu kekhawatiran China yang cukup untuk membawa kekuatan nuklir yang berkembang ke meja perundingan, menurut seorang pejabat AS.
Direktur Eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata, Daryl Kimball mencatat bahwa jika ada pelanggaran nyata terhadap perjanjian larangan uji coba, hal itu jelas masalah besar. Namun, keluhan terhadap pelanggaran tersebut tentu tidak menyelesaikan masalah.
Dia menyerukan AS untuk mengusulkan pendekatan yang masuk akal, seperti pembicaraan bilateral tentang kontrol senjata.
"Sementara itu, tidak ada alasan mengapa AS dan Rusia tidak dapat dan tidak boleh terus menghormati batas-batas utama New START," pungkasnya.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
