Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja ke Tanah Papua beberapa waktu lalu. Kunjungan dilakukan ke berbagai wilayah, meliputi Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Sorong, serta Kabupaten Raja Ampat.
Kunjungan ini berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). Agenda tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat Papua.
Dalam kunjungannya di Yahukimo, Gibran meninjau Sekolah Kristen Yahukimo untuk mengecek pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga mengunjungi RSUD Dekai untuk melihat layanan kesehatan, serta menyambangi Koramil 1715/06 Dekai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan itu, Ribka menegaskan dukungan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di daerah otonomi baru (DOB). Ia menyebut sejumlah provinsi telah menunjukkan kemajuan signifikan, seperti Papua Selatan yang fasilitas pemerintahannya sudah beroperasi, serta Papua Barat Daya yang proses pembangunannya telah rampung.
"Untuk Papua Tengah, kantor gubernur ditargetkan selesai Desember 2026, sementara Papua Pegunungan masih dalam tahap perencanaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).
Ribka menjelaskan pemerintah pusat bersama DPR RI dan kementerian terkait menargetkan seluruh DOB di Papua dapat beroperasi pada 2028. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti bandara dan pelabuhan terus didorong guna memperkuat konektivitas antarwilayah.
Ribka berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahun depan. Ia menambahkan, pengembangan pelabuhan juga menjadi perhatian strategis karena berpotensi meningkatkan arus logistik sekaligus mendorong pendapatan daerah.
"Dengan pengelolaan yang baik, sektor transportasi dan potensi sumber daya di Papua akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan," ucap Ribka.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago memastikan kondisi keamanan di Yahukimo relatif kondusif. Stabilitas wilayah dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan di Papua.
Ia menjelaskan kunjungan tersebut merupakan pemenuhan komitmen yang sebelumnya sempat tertunda karena adanya agenda yang harus segera ditangani di Jakarta.
Pihaknya menyebut Gibran juga telah mencatat sejumlah kekurangan fasilitas yang akan segera ditindaklanjuti di tingkat pusat. Pemerintah juga memastikan temuan di lapangan akan dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian setibanya di Jakarta.
"Beberapa kekurangan beliau catat, termasuk laporan yang akan diselesaikan nanti di Jakarta. Pulang dari sini akan rapat," tutur Djamari.
Sebagai informasi, turut hadir dalam kunjungan ini antara lain, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai serta Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.
Adapun rangkaian kunjungan ini menegaskan fokus pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Upaya tersebut menitikberatkan pada peningkatan layanan dasar, penguatan infrastruktur, serta stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan.
Lihat juga Video Bupati Jayapura soal Pembentukan DOB Papua: Aspirasi Murni Rakyat
(anl/ega)
