Jakarta -
Bupati Sidoarjo, Subandi mengajak seluruh masyarakat menjaga pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tetap kondusif. Ia menegaskan pentingnya sikap legowo menerima hasil sebagai bagian dari proses demokrasi di tingkat desa.
"Jadi saya mengajak seluruh masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Sidoarjo, ini adalah demokrasi. Siapa saja pilihannya masyarakat, ya itulah nanti yang jadi kepala desa. Yang penting satu, tugasnya pimpinan adalah melayani masyarakat," ujar Subandi dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026).
Ia juga mengingatkan agar masyarakat menjaga kelancaran pelaksanaan pilkades, termasuk bagi para pendukung paslon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jaga demokrasi, jaga komitmen menjaga kekompakan, siapa saja paslonnya ya. Nanti nggak boleh antara pendukung dan pendukung ada pertengkaran, akhirnya tidak demokratis," ungkapnya.
Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo turut melakukan pengawasan pelaksanaan pilkades serentak secara intensif. Langkah ini dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman sekaligus meminimalkan potensi konflik di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dinas PMD Sidoarjo, Hernita Hadi Lestari mengatakan koordinasi pilkades dilakukan secara masif sejak awal tahapan. Salah satunya melalui grup komunikasi yang melibatkan panitia pilkades di 80 desa.
"Koordinasi masif kami lakukan dengan adanya grup ketua panitia pilkades 80 desa dan tim DPMD sehingga setiap tahapan kita dampingi agar tertib dan berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.
Ia menambahkan, forum tersebut juga menjadi ruang berbagi antar panitia jika muncul persoalan di lapangan.
"Juga jika ada permasalahan di masing-masing desa bisa saling sharing antar panitia. Panitia kabupaten juga melaksanakan monev turun ke beberapa desa (sampling) yang memiliki case-case tertentu," imbuhnya.
Dalam waktu dekat, seluruh calon kepada desa (cakades) yang telah ditetapkan akan dikumpulkan untuk mengikuti pembekalan. Upaya ini untuk memperkuat komitmen bersama menjaga situasi tetap aman selama pilkades berlangsung.
"Rencana dalam waktu dekat akan kami undang semua calon kades yang telah ditetapkan untuk diberikan pembekalan," katanya.
Terkait aturan teknis, Hernita menyebut tata tertib pelaksanaan hingga kampanye menjadi kewenangan panitia pilkades di masing-masing desa sesuai kondisi wilayah.
"Tatib pelaksanaan pilkades maupun tatib kampanye merupakan kewenangan panitia pilkades yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah," jelasnya.
Untuk mengantisipasi potensi sengketa, Pemkab Sidoarjo juga telah menyiapkan mekanisme penyelesaian. Bahkan, Subandi juga telah membentuk tim khusus penanganan perselisihan hasil pilkades.
"Bapak bupati telah membentuk tim penyelesaian perselisihan hasil pilkades," tegasnya.
Dalam penyelesaiannya, pendekatan musyawarah mufakat tetap diutamakan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi di lapangan.
"Kami utamakan dengan musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan hasil verifikasi faktual di lapangan," lanjutnya.
Selain itu, DPMD juga telah memetakan tingkat kerawanan desa, mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Pemetaan ini menjadi dasar strategi pengawasan agar pilkades berjalan aman dan lancar.
"Ada pemetaan untuk desa dengan kerawanan rendah, sedang, dan tinggi," pungkasnya.
(prf/ega)
