Jakarta -
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna memperkuat basis data nasional yang akurat dan terintegrasi. Dukungan itu dilakukan melalui penguatan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dalam pertukaran dan pemutakhiran data terkait pengembangan ekosistem halal.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal) menyebut pengelolaan data terintegrasi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal yang semakin luas. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta.
"Kita turut serta dalam mensukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling mengupdate, saling bertukar, dan memperbaharui data, agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, sensus ekonomi menjadi peluang strategis untuk memperkuat pemetaan pelaku usaha halal di Indonesia. Sebagai bentuk dukungan konkret, BPJPH akan mengerahkan sekitar 124 ribu pendamping PPH untuk membantu proses pemutakhiran data di lapangan.
"Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kolaborasi dengan BPJPH.
"Kerja sama ini sejatinya telah berlangsung dari tahun lalu. Dan hari ini kami berkunjung ke kantor beliau. Kami melihat langsung fasilitas laboratorium dengan peralatan yang sangat modern dan mutakhir," ungkap Amalia.
"Ini menjadi bukti keseriusan dalam membangun sistem yang efisien dan berbasis teknologi. Dan tentunya ini menjadi salah satu bukti keberhasilan BPJPH di bawah kepemimpinan Babe Haikal untuk menjadi Badan yang super strategis." sambungnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 direncanakan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026 dengan cakupan nasional yang melibatkan berbagai sektor usaha.
"Pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk di tingkat OPD dan minimal di 30 kota," jelasnya.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (20/4) kemarin ini, Amelia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026," pungkasnya.
Lihat juga Video: Apresiasi Lembaga Inovatif Penggerak Ekosistem Halal Untuk BPJPH
(ega/ega)
