Jakarta -
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyikapi kondisi ekonomi di tengah konflik Timur Tengah yang masih berlanjut. Said Abdullah menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah menghadapi tantangan geopolitik dunia.
"Kita itu harus punya apa ya, harus punya sensitivitas yang tinggi karena memang kita ini punya tantangan luar biasa, baik geopolitik, urusan Israel, Amerika, Iran dan negara-negara Teluk tentunya," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said meyakini DPR dan pemerintah satu pandangan untuk menjaga fiskal RI tetap sehat. Said mengusulkan pemerintah mesti melakukan realokasi anggaran terhadap belanja yang tidak prioritas.
"Oleh karenanya ada empat hal yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah. Yang pertama, memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, pemerintah tetap harus melakukan realokasi terhadap belanja prioritas yang tidak mendesak," ujar Said.
Ia juga menyoroti penghematan BBM yang mulai dilakukan oleh sejumlah negara. Ia mengatakan realokasi pada anggaran BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) yang belum digunakan juga mesti dipertimbangkan, terutama pada program prioritas pemerintah.
"Realokasi baik realokasi terhadap belanja yang ada di BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) belum dikeluarkan, termasuk katakanlah ada Badan Gizi Nasional," kata Said.
"Kemudian saya mempersilakan sebagai Ketua Banggar untuk juga mempergunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) secara terukur. SAL kita kan masih Rp 370 T. Nah, di BA BUN Badan Gizi Nasional itu ada Rp 67 (triliun)," sambungnya.
Ia menyebut mesti ada sensitivitas dalam penggunaan anggaran. Ketua DPP PDIP ini lantas mengimbau kompensasi listrik orang kaya dan industri untuk dihentikan demi menjaga kekuatan fiskal.
"Realokasi program prioritas, pemerintah pasti akan menunda yang masih bisa ditunda programnya. Termasuk saya menghimbau pemerintah, minta supaya kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri stop," kata Said.
Ia menyebut, dengan penghentian kompensasi itu, defisit APBN akan di bawah 3 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi RI pun bisa dijaga.
"Stop deh, jangan diteruskan. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, saya yakin APBN kita itu masih akan di bawah 3% defisitnya dan pertumbuhan akan bisa dicapai," ungkapnya.
Said mengatakan kompensasi listrik untuk orang kaya dan industri masih dilakukan hingga kini. Padahal, lanjutnya, Banggar sudah teriak terkait kebijakan itu sejak 2017.
"Masih ada di kompensasi, padahal Banggar sudah teriak sejak 2017. Industri juga masih. Kalau orang kaya namanya kompensasi, giliran orang miskin namanya subsidi," kata Said.
"Dari sejak awalnya sudah rasis. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi untuk menengah, kompensasi tetap dong, masa bagian menengah ini tidak kita kasih insentif, kan tidak mungkin," imbuhnya.
(dwr/dek)
