Teluk Bintuni, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tidak akan melakukan pembatasan ekspor gas ke luar negeri, sekalipun Indonesia saat ini menghadapi potensi defisit pasokan gas.
Menurut dia, pihaknya akan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri. Namun pemerintah juga akan tetap menghormati kontrak jangka panjang yang telah diteken oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan pembeli dari luar negeri.
"Kita memprioritaskan seluruh produk gas ini diprioritaskan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Tetapi kita juga harus ingat bahwa teman-teman KKKS ini sebelum melakukan develop terhadap wilayah kerja mereka sudah mencari market captive-nya dan itu kontraknya panjang," ungkap Bahlil di fasilitas Kilang LNG Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat, dikutip Jumat (12/6/2025).
Bahlil menyadari terdapat kesalahan dalam perencanaan pasokan (supply) dan permintaan (demand) gas dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini lantas menyebabkan ketidakseimbangan pasokan gas yang ada di Indonesia saat ini.
"Itu memang agaknya kita tidak teliti. Maka kemudian apa yang terjadi sekarang di 2025 ada bagian yang harusnya kita ekspor untuk memenuhi kontrak dengan buyer dan bagiannya kita potong," kata Bahlil.
Ia lalu menekankan bahwa pendekatan terhadap sektor gas tidak bisa disamakan dengan komoditas lain seperti bijih nikel, terutama yang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah diterapkan kebijakan larangan ekspor.
"Kalau ditanya apakah bisa dilakukan sama dengan nikel bedakan antara nikel dan gas. Kalau nikel itu banyak smelternya banyak negara yang dibutuhkan. Tapi kalau gas ini orang sebelum bangun kontraknya sudah harus pasti jadi gak bisa dibuat seperti orang bikin gado-gado," tambah Bahlil
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Targetkan Produksi Minyak RI Tembus 900 Ribu Barel di 2029
