Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kerja sama investasi mineral kritis dengan Amerika Serikat (AS) bukan berarti Indonesia akan membuka kembali keran ekspor bahan mentah.
Menurut Bahlil pemerintah telah bersepakat untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha asal AS yang ingin berinvestasi di sektor mineral kritis. Misalnya seperti seperti nikel, logam tanah jarang (LTJ), dan komoditas strategis lainnya.
Namun, seluruh proses investasi tetap harus menghormati dan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Ia menyebut pemerintah akan memberikan prioritas dukungan dalam rangka mempercepat eksekusi investasi, termasuk realisasi pembangunan smelter.
"Jadi katakanlah mereka mau bangun smelter di Indonesia untuk nikel kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya sama juga dengan negara lain. Jadi jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah, enggak," kata Bahlil dalam Konferensi Pers secara virtual dikutip Senin (23/2/2026).
Bahlil menegaskan bahwa yang dimaksud dalam kebijakan tersebut adalah hasil mineral yang telah melalui proses pemurnian di dalam negeri dapat diekspor. Sehingga ia berharap tidak ada kesalahpahaman atau salah interpretasi terhadap kebijakan pemerintah.
"Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih biar tidak ada salah interpretasi," ujar Bahlil.
Bahlil membeberkan, dalam konteks perolehan wilayah wilayah-wilayah pertambangan, pemerintah selanjutnya akan menawarkan sejumlah area kepada perusahaan AS yang berminat untuk masuk, kemudian memfasilitasi prosesnya sesuai mekanisme yang berlaku.
"Dan saya sudah melakukan pemetaan-pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang prospek karena kita juga harus membangun menjaga hubungan yang sudah sangat baik ini," tambahnya.
(pgr/pgr)
Addsource on Google


















































