Jakarta - Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono memimpin apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Sebanyak 24.980 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan kegiatan yang dipusatkan di Monas hingga kawasan DPR/MPR.
Apel digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026). Pasukan yang terlibat terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemprov DKI Jakarta, hingga unsur pengamanan lainnya.
Dalam arahannya, Brigjen Dekantono menekankan pentingnya kesiapan seluruh personel di lapangan. Ia meminta pengaturan massa dilakukan secara humanis serta memastikan jalur evakuasi dalam kondisi siap digunakan.
Selain itu, pengamanan difokuskan pada potensi kerawanan, seperti pencurian, copet, hingga penyusupan provokator. Personel diminta meningkatkan deteksi dini dan koordinasi antarinstansi.
"Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, baik peserta kegiatan, masyarakat sekitar, maupun seluruh personel yang bertugas," ujarnya.
Dengan kesiapan tersebut, diharapkan seluruh rangkaian peringatan Hari Buruh 2026 di Jakarta dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan puluhan ribu personel tersebut disiapkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan May Day berjalan aman dan kondusif.
Wakapolda Metro menekankan pentingnya kesiapan seluruh personel di lapangan. Ia meminta pengaturan massa dilakukan secara humanis serta memastikan jalur evakuasi dalam kondisi siap digunakan. (B Belia/detikcom)
"Total ada 24.980 personel yang kami siapkan. Terdiri dari 15.575 personel Polri, 6.003 personel TNI, 1.002 personel Pemprov DKI, 400 personel Pamdal, dan 2.000 Sabuk Kamtibmas," kata Budi.
Budi menjelaskan, pengamanan difokuskan pada dua agenda utama, yakni May Day Fiesta di Monas serta penyampaian aspirasi buruh di kawasan DPR/MPR dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.
Menurutnya, aparat akan mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal kegiatan buruh. Selain itu, koordinasi lintas instansi juga diperkuat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
"Pada prinsipnya penyampaian aspirasi dilindungi undang-undang. Kami bersama TNI dan Pemprov DKI akan mengawal agar aspirasi dapat tersampaikan dengan aman, tertib, dan kondusif," ungkapnya.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah titik kegiatan jika tidak memiliki kepentingan mendesak. Pasalnya, diperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar Monas hingga DPR. (bel/jbr)
