Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi V DPR RI menyoroti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dinilai masih banyak daerah yang infrastrukturnya belum memadai, terutama di Maluku.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Saadiah Uluputty menyampakan adanya ketimpangan kondisi infrastruktur di daerah pelosok terutama di Maluku.
"Ada rintihan akan kurangnya infrastrukur di daerah kami (Maluku) Pak. Ini satu kecamatan yang ada di Pulau Buru, tepatnya di Kecamatan Bata Bual, Klimuri, dan Inamosol, yang bahkan belum merasakan pembangunan yang sama dengan daerah lainnya yang sudah lebih maju," kata Saadiah kepada Menteri PU Dody Hanggodo, saat rapat kerja (Raker) Komisi V DPR, Rabu (9/7/2025).
Saadiah juga menyoroti sulitnya akses ke wilayah tersebut jika menggunakan kendaraan, karena jalan yang dilaluinya cukup mengkhawatirkan.
"Suasana haru kita mungkin akan langsung bisa terbawa ke sana. Kenapa? Karena ketika naik mobil dari rumah ke kantor DPR, melewati licinnya aspal," tambahnya.
Ia melanjutkan masih ada ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur baik jalan atau pendukungnya, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah tertinggal.
"Ini menggambarkan bahwa masih ada daerah yang kondisinya dirasa masih ada ketimpangan. Masih ada gap pembagunan di beberapa daerah yang masih belum merasakan kue-kue pembangunan yang sama antara satu daerah dengan daerah lain," ungkapnya.
Bahkan, Saadiah menyoroti peranan Pancasila dalam sila kelima yang tidak berjalan karena masih ditemukan ketidakadilan terutama terkait dampak dari pembangunan infrastruktur di beberapa daerah.
"Jika ada Pancasila itu butir kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mungkin dalam forum ini ada satu permintaan rasa keadilan dalam hal ini konteksnya adalah meminta anggaran kepada Kementerian PU agar tadi yang kami sampaikan ini juga menjadi prioritas," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan banyak kepala daerah di Indonesia Timur terutama Maluku yang sudah mengajukan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU untuk meminta daerah tersebut lebih diperhatikan pembangunan infrastrukturnya.
"Banyak sekali kepala daerah yang menyampaikan proposalnya dan harapan kami dalam catatan Bapak, dalam angka-angka yang tadi Bapak paparkan Rp 25 triliun sekarang jadi Rp 80 triliun lebih, ada anggaran yang bisa dialokasikan bagi kami yang ada di Timur Indonesia," ujarnya lagi.
"Tapi bukan angka-angka itu yang kami butuhkan Pak, angka-angka rasa keadilan dan kemanusiaan akan pembangunan infrastruktur itu yang kami harapkan bagi rasa adilnya, bagi terangkatnya kemiskinan," tambahnya.
Saadiah berharap dengan adanya permintaan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian PU kepada Komisi V DPR RI, maka pembangunan infrastruktur kedepannya dapat lebih merata dan juga menerapkan asas keadilan.
"Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri yang tadi sudah menerima titipan proposal kami, saya juga minta maaf kepada forum ini di ruang sidang Komisi V, terima kasih juga kepada pimpinan yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan ini," tutup Saadiah.
(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anggaran PU Dipotong Rp 81,38 T, Begini Nasib Proyek Infrastruktur RI
