Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) mendorong pembentukan mekanisme pendanaan khusus dan penguatan kolaborasi antarnegara sebagai bagian dari strategi membangun kota yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Hal ini dikatakan AHY dalam sesi tematik 'Housing and Urban Agenda: Strategic Priorities' pada BRICS Urbanization Forum yang digelar di Istana Itamaraty, Brasilia, Selasa (23/6/2025) waktu setempat. AHY menyoroti ketimpangan dalam akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang paling rentan terhadap risiko iklim.
"Kita harus menghadapi kenyataan yang sulit. Mereka yang paling rentan terhadap risiko iklim sering kali adalah mereka yang paling tidak mampu mengakses pembiayaan perumahan formal. Tanpa dukungan yang ditargetkan, mereka akan terus terpinggirkan dan tetap dalam risiko," ujar AHY dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyampaikan Indonesia bersama sejumlah mitra, tengah mengembangkan sebuah platform yang dirancang untuk menghimpun sumber daya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta. Skema pembiayaan ini akan mendukung berbagai inisiatif perumahan adaptif berbasis iklim, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah.
"Platform ini akan menggabungkan sumber daya nasional, provinsi, dan swasta. Pembiayaannya akan digunakan untuk mendukung renovasi hijau, pinjaman mikro, insentif zonasi inklusif, dan penggunaan bahan bangunan lokal yang tangguh terhadap iklim," jelasnya.
Ia menegaskan prioritas dari skema pembiayaan ini adalah menjangkau rumah tangga paling rentan dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam transisi menuju pembangunan hijau.
Tak hanya pada level domestik, AHY juga menekankan pentingnya memperkuat kemitraan global. Menurutnya, skala tantangan perubahan iklim tidak bisa hanya dihadapi oleh pendanaan publik semata.
Ia mencontohkan berbagai inisiatif kolaboratif yang telah berjalan bersama Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung berbagai inisiatif perumahan di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, AHY juga mengundang New Development Bank (NDB) untuk turut berkontribusi dalam pembiayaan, pertukaran pengalaman, dan pembentukan standar pembangunan perkotaan yang tangguh di negara-negara BRICS dan mitranya.
"Kita memiliki peluang untuk menyelaraskan kerangka subsidi, berbagi perangkat teknologi, dan menetapkan standar bersama yang mencerminkan komitmen kita terhadap Perjanjian Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta Agenda Perkotaan Baru (New Urban Agenda),"jelasnya.
Terakhir, AHY menyampaikan bahwa perumahan harus diposisikan bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai fondasi bagi pertumbuhan inklusif dan ketahanan kota di masa depan.
"Indonesia siap bekerja bersama mitra BRICS untuk memperluas praktik terbaik, bertukar alat kebijakan yang praktis, dan memberikan teladan dalam membangun kota-kota yang tidak meninggalkan siapa pun," pungkas AHY.
(akd/akd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini