Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkap sejumlah temuan dan aduan masyarakat terkait pelayanan publik di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dari hasil pemetaan awal bersama Ombudsman RI, persoalan agraria dan pertanahan menjadi salah satu yang paling banyak mendapat perhatian.
AHY mengatakan persoalan tersebut mencakup pelayanan publik di sektor pertanahan, termasuk urusan tata ruang wilayah. Ia menyebut sektor pertanahan memiliki banyak persoalan yang harus diselesaikan, termasuk konflik yang telah berlangsung lama.
"Tadi kita petakan, paling banyak memang urusan dengan agraria, urusan pertanahan, karena memang banyak sekali pelayanan publik di sektor pertanahan atau agraria, termasuk tata ruang wilayah. Saya tahu persis dulu saya pernah memimpin kementerian ATR/BPN walau singkat 8 bulan, tetapi memang banyak sekali isu yang harus diselesaikan. Kemudian konflik yang terjadi menahun, berlarut-larut melibatkan sejumlah pihak yang pelik, ini juga sering kali menuntut respons yang cepat dan tuntas dari jajaran, baik di tingkat provinsi, ada kantor-kantor wilayah, maupun di tingkat kabupaten/kota, ada kantor-kantor pertanahan. Ini sebagai salah satu potret yang tadi beliau-beliau sampaikan," kata AHY dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Selain sektor pertanahan, AHY menyebut terdapat laporan pengaduan dan harapan masyarakat terkait sektor transportasi. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah, terutama menyangkut keselamatan transportasi kereta api.
"Kemudian di urusan transportasi, ada laporan pengaduan dan harapan sekaligus, dan ini sangat relevan karena sebelum rapat bersama Ombudsman saya juga baru menggelar rapat bersama teman-teman dari KAI, membahas keselamatan transportasi sektor kereta api," ujarnya.
AHY mengungkapkan, pemerintah saat ini terus mengupayakan peningkatan keselamatan di sekitar perlintasan sebidang. Ia menyebut terdapat kurang lebih 1.400 perlintasan sebidang yang menjadi perhatian.
"Beberapa bulan yang lalu kita semua mengikuti dari dekat kejadian insiden atau kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, yang ternyata memang menuntut kita semua untuk segera dan secara serius memperbaiki sistem keselamatan kereta api. Ada kurang lebih 1.400-an perlintasan sebidang saat ini yang terus kita upayakan agar kondisinya semakin aman, ada palang yang dibangun dan secara otomatis walaupun tetap ada pengawakan personil," ujarnya.
Menurutnya, sejumlah perlintasan sebidang juga harus memiliki pos jaga dengan petugas yang mengawasi selama 24 jam.
"Tadi saya mendapat laporan ada pos jaga dan empat orang dalam 24 jam itu yang selalu mengawaki perlintasan sebidang tersebut. Dan ini banyak ada di mana-mana, jadi itu juga yang tadi menjadi temuan. Kami sampaikan responsnya bahwa ini tengah dikerjakan tetapi memang membutuhkan waktu, membutuhkan proses karena sebetulnya perlintasan sebidang itu domain dari pemerintah daerah juga," sebut dia.
AHY menjelaskan kewenangan penanganan perlintasan sebidang bergantung pada status jalan. Untuk jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten/kota berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Adapun jalan negara atau jalan nasional berkaitan dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Tapi KAI dalam hal ini juga berusaha untuk menjadi jembatan agar bisa terus meningkatkan pelayanan, terutama sekali lagi dari faktor keselamatan yang diutamakan tersebut. Tapi itu contoh juga bahwa di sektor perhubungan ada temuan-temuan yang sifatnya mendasar, misal terkait dengan keselamatan," kata AHY.
Temuan dan aduan juga muncul di sektor pekerjaan umum dan perumahan. AHY menyebut salah satunya berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra.
"Pekerjaan umum, perumahan juga demikian, tadi kami sudah himpun ada sejumlah masukan dan juga aduan misalnya terkait dengan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana di Sumatra, Aceh, Sumut, dan Sumbar," ujarnya.
Selain itu, masukan masyarakat mencakup persoalan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, perumahan hingga sumber daya air yang berkaitan dengan keberlangsungan produksi pertanian.
"Ada terkait dengan infrastruktur dasar jalan jembatan perumahan termasuk juga sumber daya air ya untuk bisa terus mengairi sawah-sawah yang juga tidak boleh mati produksinya," ungkap AHY.
AHY menilai laporan masyarakat menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk memahami persoalan secara lebih spesifik dan memperbaiki sistem pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah perlu terbuka terhadap kritik agar kebijakan dan penyelesaian masalah dapat lebih tepat sasaran.
"Ini memberikan masukan yang sangat berarti, karena memang pemerintah harus terus mendapatkan masukan, bahkan kritik yang memang membuat kita bisa lebih memahami permasalahan masyarakat,ndan bisa lebih tepat langsung ke sasarannya, tidak mengawang-awang. Karena kalau ada laporan biasanya kan spesifik, ini ada kasus di mana, tempatnya, kapan, siapa, melibatkan siapa, dan lain sebagainya. Itu lebih lebih bisa diketahui dengan jelas, dan mudah-mudahan kalau simtom-nya jelas maka obatnya juga jelas atau solusinya juga jelas. Saya rasa itu," tukas dia.
Adapun pertemuan tersebut dilakukan AHY bersama jajaran Ombudsman RI. Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengatakan, pertemuan itu menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan mencegah maladministrasi di lima kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur.
"Alhamdulillah hari ini pertama kali Ombudsman RI diterima oleh Bapak Menko. Itu bentuk respons positif dari beliau terhadap pelayanan publik di Indonesia, karena ada lima kementerian di bawah Pak Menko, di bawah kementerian beliau, infrastruktur," kata Rahmadi dalam kesempatan yang sama.
Rahmadi mengatakan, Ombudsman memiliki 34 perwakilan yang dapat menjadi sumber data dan informasi terkait berbagai persoalan pelayanan publik di kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur.
"Selanjutnya harapan kami dari Ombudsman RI ke depannya dapat melakukan kolaborasi yang lebih baik lagi, karena kelebihan kami adalah memiliki 34 perwakilan Pak Menko, sehingga data informasi kami lengkap terkait berbagai macam hal di bawah menteri-menteri, atau kementerian di bawah koordinasi beliau, yang tujuan akhirnya adalah memaksimalkan pelayanan publik serta mencegah maladministrasi yang ada di bawah kementerian, di bawah koordinasi beliau," pungkasnya.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
