Jakarta -
Komisi V DPR menunda rapat kerja mengenai anggaran dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Rapat yang harusnya digelar hari ini ditunda karena Dudy berhalangan hadir.
Awalnya rapat dibuka oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, Kamis (11/6/2026). Di awal rapat, ia langsung memberi tahu bahwa mendapat kabar Menhub Dudy tidak bisa hadir rapat.
"Kami dapat informasi tadi pagi, saat saya sedang mengenakan jas saya yang baru ini Pak, saya pakai jas baru hari ini, warnanya agak beda Pak. Sudah pakai jas ini baru dapat informasi bahwa Pak Menteri berhalangan," kata Lasarus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lasarus lalu meminta penjelasan ke Wamenhub Suntana alasan Menhub Dudy tidak bisa hadir. Dia mempertanyakan itu karena waktu pembahasan anggaran sudah sempit.
"Supaya saya tidak wakili menteri saya persilakan Pak Wamen atau Pak Sekjen, Pak Wamen lah yang wakili, untuk beri penjelasan. Dari sisi waktu kita sudah sangat sempit, Pak. Tidak banyak ruang yang bisa kita gunakan dan ini mengesahkan pagu Bapak, pengesahan anggaran loh Pak, sangat sangat penting, kalau tak disahkan, pagu itu menurut keuangan negara itu belum sah kalau belum disetujui DPR," jelas Lasarus.
Wamenhub Suntana lalu memberi penjelasan. Ia mengatakan Menhub Dudy tidak bisa hadir karena dipanggil Presiden Prabowo Subianto.
"Terima kasih, izinkan saya menjelaskan saat ini Pak Menteri sedang menghadap Pak Presiden dalam rangka sesuatu materi yang kami juga belum tahu masalahnya," jelas Suntana.
"Jadi kami dengan pejabat utama yang lain diperintahkan untuk hadir di sini, kalau memang diberi kesempatan untuk bisa mewakili kami akan sampaikan materi yang telah disiapkan. Demikian Pak. Kami mohon maaf," lanjut dia.
Lasarus lalu memaklumi hal tersebut. Ia menegaskan semua orang harus hadir ketika dipanggil Presiden.
"Baik kita sama-sama sudah mendengar sangat mendesak karena dipanggil Presiden, nah kalau sudah dipanggil Presiden Pak, ndak ada yang bisa membantah, termasuk PDIP yang di luar pemerintah, ya kan? Itu etika Pak, etika kita," ujar dia.
Pimpinan dan anggota Komisi V DPR lantas berdiskusi untuk mencari solusi. Akhirnya, setelah beberapa saat, Lasarus menyampaikan keputusan bahwa rapat ditunda hingga Rabu 17 Juni 2026.
"Baik karena tidak ada kepastian, saya usul karena ini prinsip menyangkut anggaran, seperti yang sudah saya sampaikan, berarti kita hanya ada 1 slot nanti di Rabu depan, kita gabung aja Basarnas, BMKG, kemudian, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Perhubungan, toh kita kan cuma sahkan pagu indikatif saja, pendalaman dengan eselon I, kasian juga Pak Menteri di sana, badan di sana, pikiran di sini, kasian juga," tutur Lasarus.
"Jadi 1 hari 2 kali ya Pak, pagi kita sahkan pagu indikatif, baru sore semua Mitra gabung kita sahkan, Rabu 17 Juni. Jadi kembali rapat kita tunda dan kita laksanakan hari Rabu minggu depan jam 10.00, setuju?" lanjut Lasarus.
"Setuju," forum rapat menyetujui.
Lihat juga Video 'Momen Prabowo Angkat Topi Menhub dan Sebut Rambut Prasetyo Mulai Botak':
(maa/gbr)
