PDIP mendapat cap sebagai partai abu-abu karena posisinya dalam pemerintahan. Partai dengan lambang banteng merah itu pun melawan cap tersebut.
Cap ini bermula dari Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Said menegaskan partainya tak terlibat dalam menggerakkan massa. Hal itu disampaikan Said merespons tudingan aliansi mahasiswa bernama BEM Bersatu terkait adanya dugaan kedekatan Tiyo Ardianto, yang merupakan salah satu penggerak aksi, dengan tokoh PDIP.
"Dipastikan, PDI Perjuangan, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan. Baik itu sebagai kader maupun sebagai anggota," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said menyebut tindakan yang ditudingkan bukan cara PDIP. Ia menyebut, jikapun ada tudingan sosok Andi Widjajanto dalam massa tersebut, ia meminta tak ditafsirkan bahwa itu adalah PDIP.
"Tegas yang disampaikan Ibu, karena itu bukan cara-cara PDI Perjuangan. Termasuk ketika termonitor oleh berbagai pihak, keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan," ungkapnya.
Cap Partai Abu-abu
Menanggapi pernyataan Said, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan sikap yang tak jelas bisa menimbulkan kesan membingungkan.
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Jazilul menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan keikutsertaan Andi Widjajanto dalam aksi demo beberapa hari lalu.
Dia mengatakan saat ini partai-partai pendukung pemerintah tengah berupaya mengawal berbagai program Prabowo agar berjalan sesuai target. Sebab itu, dia menilai diperlukan soliditas dan kejelasan sikap dari PDIP.
"Jadi, kami harap, posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Dan kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu," ujarnya.
Jazilul menegaskan pihaknya menghormati setiap pandangan politik yang berbeda. Namun, dia meminta agar ada sikap jelas supaya tak mengganggu jalannya pemerintahan.
"Iya, jangan abu-abu sikapnya. Selama ini kan kita, ataupun yang ada di barisan pemerintah ini kan menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi, kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program, gitu. Jadi, posisinya supaya gentle saja," ujarnya.
Meski PDIP berulang kali menyatakan sebagai partai penyeimbang, tapi Jazilul menilai hal itu masih belum cukup jelas. Dia kembali meminta PDIP memperjelas statusnya.
"Belum, belum (belum jelas). Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham," ujarnya.
"Jadi, kejadian yang ada menurut saya, lebih memastikan posisinya saja, supaya kita bisa bergerak secara baik," imbuh dia.
PDIP Menepis
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan posisi PDIP sangat jelas berada di luar pemerintah sebagai penyeimbang usai PKB meminta sikap partainya tak abu-abu. Ganjar mengatakan sikap tersebut merupakan keputusan resmi partai.
"Posisi PDI Perjuangan justru sangat jelas, kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Itu keputusan resmi partai, hasil mekanisme organisasi tertinggi, dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi, tidak ada yang abu-abu," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (19/6).
Ganjar mengatakan fungsi penyeimbang yang dijalankan PDIP bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah. Menurutnya, PDIP akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mengkritik kebijakan yang dianggap tak tepat.
"Seperti cacatan kami soal MBG, KDMP, pendidikan, kesehatan, polugri, bencana, dan lain-lain. Checks and balances adalah fondasi demokrasi yang sehat," ujarnya.
Ganjar lantas menyinggung dinamika politik di Indonesia. Menurutnya, posisi politik tidak selalu ditentukan oleh siapa yang menjadi lawan dalam pemilu.
"Kita semua tahu, siapa yang tetap konsisten dalam barisan dan siapa yang kemudian masuk dan akhirnya berada di barisan penguasa alias bergabung dalam pemerintahan. Itu adalah hak politik setiap partai dan kami menghormatinya," ungkapnya.
Ganjar menilai setiap partai sebaiknya fokus menjelaskan sikap politik masing-masing. Dia menegaskan partainya tak butuh penilaian partai lain.
"Karena itu, akan lebih bijak jika setiap partai fokus menjelaskan sikap politiknya sendiri, bukan mendefinisikan sikap partai lain. PDI Perjuangan tidak membutuhkan sertifikat kejelasan politik dari pihak mana pun," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid yang meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Andreas menegaskan partainya merupakan partai penyeimbang di luar pemerintah.
"Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6).
"Itu keputusan kongres partai," sambungnya.
Menurutnya, sikap politik PDIP telah jelas. Andreas mengatakan pihaknya juga tak pernah mengurusi partai lain.
"Saya tidak pernah mengurusi partai orang lain, saya berharap partai lain juga tidak mengurusi partai kami. Biarkanlah rakyat yang akan menilai partai-partai yang ada dan membuat keputusan dalam pileg," ujarnya.
Terkait posisi PDIP saat ini sudah jelas dan tidak perlu dipersoalkan oleh partai lain, Andreas justru menyinggung partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan. Menurutnya, partai di koalisi pemerintah pun belum jelas.
"Memang yang di koalisi juga jelas?" katanya.
Said Abdullah pun kembali memastikan PDI Perjuangan telah memutuskan sikap politik sebagai partai penyeimbang di pemerintahan saat ini. Sikap tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan.
"Sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi," kata Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis (18/6).
Dia mengatakan posisi itu membuat PDIP harus bersikap secara objektif dan proporsional. Said Abdullah menjelaskan jika pemerintah menghadirkan kebijakan yang bagus untuk rakyat, maka PDIP akan memberikan dukungan. Sebaliknya, jika dinilai buruk, maka akan mengingatkan pemerintah secara konstruktif.
"Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum, bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap objektif dan proporsional. Artinya, kalau kinerja dan kebijakan pemerintah bagus untuk rakyat, sudah seharusnya PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," jelasnya.
"Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif. Dalam posisi seperti ini, belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral," sambungnya.
Dia memastikan partai penyeimbang bukan berarti oposisi. Sebab, oposisi merupakan sikap politik yang kehendaknya kerap berlawanan total dengan pemerintahan yang berkuasa.
"Sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai aturan main yang digariskan konstitusi kita. Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan yang berkuasa. Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral," jelasnya.
Demokrat hingga NasDem Turut Berkomentar
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron bicara posisi politik PDIP yang dinilai PKB abu-abu. Herman mengatakan, dalam sistem politik Indonesia, tak dikenal istilah oposisi secara formal, melainkan berada di dalam atau di luar pemerintahan.
"Sistem politik di Indonesia sebenarnya tidak mengenal oposisi, namun dicirikan oleh parpol yang bergabung di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan," kata Herman kepada wartawan, Jumat (19/6).
Herman menyerahkan penilaian terkait posisi PDIP disebut abu-abu kepada PDIP sendiri. Menurutnya, setiap partai memiliki kedaulatan untuk menentukan posisinya terhadap pemerintah.
"Sangat tergantung pada sikap partainya, dan kami menghormati kedaulatan dan hak bersikap partai-partai di luar pemerintah," ujarnya.
"Yang pasti, sampai saat ini PDIP memilih jalan di luar pemerintah," imbuh dia.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni juga turut mengomentari posisi PDIP ini. Dia menilai memang lebih baik menjadi oposisi.
Ia awalnya menyoroti PDIP yang hanya mendukung di saat senang. Kemudian, di saat pemerintah kesulitan, kata dia, PDIP ikut-ikutan menyerang.
"PDIP jangan mau senangnya saja atuh, kala susah malah nimbrung untuk hajar pemerintah," kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (19/6).
Sahroni mengatakan posisi oposisi lebih gentle. Dia menganggap PDIP saat ini plin-plan.
"Mau oposisi itu lebih gentle daripada plin-plan, lebih baik oposisi itu lebih gentle, supaya jelas," ucap dia.
Posisi PDIP Dipertanyakan
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji bicara soal posisi politik PDIP yang disorot PKB. Sarmuji menilai rakyat dapat menilai posisi politik PDIP yang disebut sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (19/6).
Sarmuji mengatakan saat ini PDIP tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Sarmuji juga mempertanyakan dengan peran penyeimbang yang diklaim PDIP.
"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktek penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujarnya.
"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja," imbuh dia.
Tonton juga video "Hasto soal Korupsi di Program MBG: Sejak Awal Ada yang Tak Beres"
(rdp/rdp)
