Jakarta -
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung moratorium pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang dilakukan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mendorong adanya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis sekolah.
"Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah," kata Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Charles mengatakan dapur MBG di sekolah memungkinkan penerima manfaat akan tepat sasaran. Ia meyebut hal itu akan membuka partisipasi sekolah dan masyarakat dalam program MBG.
"Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program," katanya.
School-based kitchen dinilai Charles sesuai dengan tujuan MBG. Ketua DPP PDI Perjuangan ini menilai efektivitas pelayanan MBG akan lebih terkoordinasi.
"Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program," kata Charles.
"Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program," tambahnya.
Charles menyambut baik langkah pembenahan BGN yang difokuskan bagi penerima manfaat. Ia ingin program MBG memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
"Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG," kata Charles.
"Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat," sambungnya.
Ia menilai moratorium pembangunan dapur baru dinilai memberi kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Termasuk terkait dengan tata kelola program, SOP, hingga peningkatan kualitas SDM.
"Serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan. Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab," imbuhnya.
Sebelumnya, BGN menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk program MBG. Kebijakan moratorium ini menjadi salah satu langkah yang diambil pimpinan baru BGN dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus penataan pelaksanaan program.
"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Nanik menjelaskan terdapat empat langkah utama yang disiapkan BGN untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG. Pertama, refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Kedua, penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru.
"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.
Simak juga Video 'Korban Penipuan Penjualan Titik SPPG Datangi Kantor BGN':
(dwr/amw)
