Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan tengah menyusun rencana untuk merelokasi secara permanen hingga 1 juta warga Palestina dari Gaza ke Libya. Hal ini dilakukan saat wilayah Gaza kembali dibombardir Israel dan Libya tengah berada dalam sanksi ketat internasional.
Mengutip Russia Today, Senin (19/5/2025), rencana untuk merelokasi sekitar setengah dari populasi Gaza ke Libya sedang dalam pertimbangan "serius" di Gedung Putih. Hal ini pertama kali disampaikan lembaga penyiaran AS, NBC News.
"Sebagai imbalan atas penerimaan Libya terhadap warga Palestina, pemerintahan Trump dapat siap untuk mencairkan sekitar US$ 30 miliar (Rp 493 triliun) dana milik negara Afrika Utara tersebut yang diblokir satu dekade lalu," tambah sejumlah sumber.
Menurut NBC, belum ada kesepakatan akhir mengenai pemindahan warga Palestina. Sejumlah sumber menambahkan bahwa rincian tentang kapan atau bagaimana rencana tersebut dapat dilaksanakan masih "tidak jelas".
Menanggapi laporan ini, seorang juru bicara pemerintahan Trump mengatakan bahwa laporan NBC "tidak benar". Juru bicara tersebut menekankan bahwa "situasi di Libya tidak dapat dipertahankan untuk rencana semacam itu sehingga rencana semacam itu tidak dibahas dan tidak masuk akal".
Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump telah berulang kali mengatakan bahwa AS siap untuk mengambil alih kendali Gaza dan mengubahnya menjadi tempat peristirahatan di Laut Mediterania. Gagasan tersebut telah menghadapi tentangan keras dari negara-negara lain di kawasan dunia Arab, yang berpendapat bahwa rencana tersebut melanggar hukum internasional, mengancam stabilitas regional, dan melemahkan hak-hak warga Palestina untuk tetap tinggal di tanah leluhur mereka.
Sementara itu, Libya masih dilanda kekacauan sejak pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan pemimpin lamanya Muammar Gaddafi pada tahun 2011. Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) yang berpusat di Tripoli dan Aparat Pendukung Stabilitas (SSA) yang diakui PBB di kota Tobruk saat ini tengah bersaing untuk mendapatkan kekuasaan di negara tersebut.
Kepala pemerintahan SSA, Abdulghani al-Kikli, yang juga dikenal sebagai Ghaniwa, dibunuh pada hari Senin lalu, yang menyebabkan bentrokan di Tripoli. Departemen Luar Negeri AS menyarankan warga negara Amerika untuk tidak bepergian ke Libya "karena kejahatan, terorisme, ranjau darat yang belum meledak, kerusuhan sipil, penculikan, dan konflik bersenjata".
(tps/sef)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Siap Menyerang! Tentara Israel Usir Warga Palestina Dari Gaza
Next Article 5 Negara Arab Tolak Rencana Trump Relokasi Warga Palestina dari Gaza
