Jakarta -
Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta publik tak buru-buru menyebut kehadiran prajurit di ranah sipil sebagai program militerisme. Hal itu disampaikannya untuk menjawab kekhawatiran masyarakat.
Hal itu disampaikan Brigjen M Nas dalam acara pertemuan dengan media di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026). Dalam sambutannya, dia menyampaikan bahwa yang terpenting adalah ada undang-undang yang mengaturnya.
"Selama itu sesuai dengan undang-undang, selama ada dasarnya, kita laksanakan. Narasi tersebut menyebutkan menciptakan demokrasi berwatak militer atau dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, dan dianggap sebagai ancaman. Saya sendiri tidak pernah merasa mengancam. Kita TNI tidak pernah mengancam itu," kata Nas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam bertugas, dia menyampaikan bahwa melaksanakan perintah dari pimpinan. Dia memberi contoh penertiban kawasan hutan dan ketahanan pangan yang saat ini dilakukan oleh pihaknya.
"Kita di situ ngapain? Kita mendampingi. TNI mendampingi kejaksaan, bekerja sama. Hasilnya apa? Mengembalikan harta kekayaan negara sekitar Rp 371 triliun masuk ke kas negara," ungkapnya.
"Lalu ketahanan pangan. Ngapain sih TNI di sana? Kita mendampingi. Beberapa waktu lalu Pak Mentan menyampaikan kenapa kok Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang turun. Mereka mendampingi PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Setelah semua bisa, baru dikembalikan kepada Kementerian Pertanian," tambah dia.
Dia juga menyebutkan terkait penanggulangan bencana yang menurutnya secara struktur organisasi merupakan tugas dari BNPB. Namun saat situasi genting, menurutnya TNI bergerak membantu.
"Pernah di medsos, tiba-tiba ada seorang prajurit memecahkan kaca mobil karena seorang anak terkunci di dalam mobil. Apakah itu perintah? Tidak. Itu naluri. Kami tidak akan membiarkan rakyat kami susah. Selain perintah, selain itulah tanggung jawab kita, naluri kemanusiaan dikedepankan," sebutnya.
Kemudian saat pembangunan infrastruktur, TNI juga turut berperan melalui program TMMD. Dia mempertanyakan di mana letak mengancam masyarakatnya.
"Yang ramai lagi sekarang TNI tangani begal, saya sempat diskusi dengan beberapa pengamat yang mendukung, saya tanya kenapa ada yang kontra? Yang dikedepankan adalah kebutuhan masyarakat. Masyarakat depan mata ada begal, saya TNI tidak boleh tangani begal, saya biarkan, saya kena lebih berat pasal pembiaran," ungkapnya.
Menurutnya, apa yang dikerjakan TNI di berbagai daerah selalu berkaitan dengan sistem pertahanan. Sehingga dia meminta agar tak buru-buru menyebut apa yang dilakukannya sebagai program militerisme.
"Saya mengimbau kepada masyarakat, teman-teman saya di luar sana, jangan buru-buru menyebut kehadiran kami di ranah sipil sebagai program militerisme. Dalam membantu masyarakat, kita memegang salah satu poin dalam Delapan Wajib TNI adalah menjadi contoh dan mempelopori usaha mengatasi kesusahan rakyat sekelilingnya," sebutnya.
(rdh/jbr)
