Teluk Bintuni, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya optimalisasi sumur-sumur minyak dan gas bumi (migas), khususnya sumur minyak nganggur atau idle. Hal ini menurutnya perlu dilakukan dalam rangka peningkatan lifting migas nasional.
Bahkan, pemerintah tak segan-segan untuk mengambil langkah tegas dengan mencabut izin, jika perusahaan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak segera mengoptimalkan produksi dari sumur-sumur idle tersebut.
Menurut Bahlil, setidaknya terdapat salah satu Wilayah Kerja (WK) migas di wilayah Teluk Bintuni, Papua Barat bernama Mogoi yang rencananya akan diambil alih pemerintah lantaran hingga kini belum dikembangkan.
WK migas tersebut ternyata dioperasikan oleh PT Pertamina EP yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui Kerja Sama Operasi (KSO).
"Ini punya Pertamina tapi kerja sama dengan orang, gak selesai-selesai sampai sekarang. Jadi ini akan dicabut, diambil alih karena di situ kita akan cepat memproduksi minimal mendapat 40 MMSCFD dan itu bisa kita lakukan kurang lebih satu tahun konstruksi, kemudian langsung produksi. Tadi saya memastikan semuanya ini bisa berjalan," ungkap Bahlil di fasilitas Kilang LNG Tangguh yang dioperasikan oleh BP di Teluk Bintuni, Papua Barat, dikutip Kamis (12/6/2025).
Terpisah, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menjelaskan bahwa Mogoi sendiri merupakan WK yang dikelola oleh PT Pertamina EP melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Petro Papua Mogoi Wasian (PPMW).
Namun di sisi lain, ia mengakui bahwa saat ini masalah keamanan (security) dalam pengembangan WK migas di Mogoi, Babo, Teluk Bintuni, Papua Barat masih menjadi perhatian yang cukup serius.
"Intinya keinginan dari Pak Menteri itu, ini kalau sudah ada discovery ya cepetan dong dikembangin. Dia belum berpindah status dari eksplorasi ke pengembangan, undeveloped discovery," kata Hudi.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pakai Cara Ini, DPR Siap Optimalkan Lifting Migas Nasional
