Jakarta -
Periode setahun pertama pemerintahan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah, mencatatkan capaian positif pada target indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 - 2029. Beberapa capaian bahkan melampaui target nasional.
Pada tahun 2025, RPJMD Provinsi Banten menetapkan delapan target dari sembilan indikator makro. Indikator makro merupakan sekumpulan ukuran statistik yang menggambarkan kinerja perekonomian, sosial, dan pembangunan suatu wilayah.
Setiap tahunnya, capaian indikator makro tercatat Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin dan gini ratio. Kemudian, produksi domestik regional bruto (PDRB), kontribusi PDRB provinsi, dan indeks kualitas lingkungan hidup.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada tahun 2025, IPM Provinsi Banten mencapai 77,25 poin. Capaian itu melampaui target RPJMD sebesar 76,50 dan menempatkan Provinsi Banten sebagai tujuh besar nasional dalam kategori IPM tinggi," papar Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten, Arif Agus Rakhman dalam keterangan resminya, Jumat (20/2/2026).
Hal serupa terjadi pada perekonomian Provinsi Banten tahun 2025 yang tumbuh 5,37 persen (year-on-year). Capaian ini juga melampaui target RPJMD selama 2 tahun berturut-turut, yakni tahun 2025 pada angka 5,20 persen dan tahun 2024 sebesar 4,79 persen.
"Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten bergerak positif ditopang oleh kinerja stabil pada sektor industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian sebagai motor penggerak utama. Hal ini sejalan dengan realisasi investasi di Provinsi Banten yang meningkat signifikan pada tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp 130,2 triliun. Sementara, realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp 105,64 triliun," papar Arif.
Dalam menekan angka pengangguran, jumlah penduduk bekerja di Provinsi Banten juga meningkat signifikan dengan total 5,80 juta orang pada Februari 2025. Begitu pun dengan pengentasan penduduk miskin. Pada tahun 2025 realisasi mencapai 5,51 persen, dari target RPJMD Provinsi Banten sebesar 5,50 persen.
Tak hanya itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Banten pada tahun 2025 pun mencapai Rp74,67 juta, tercapai 103 persen dari target RPJMD sebesar 72,35 juta. Sedangkan kontribusi PDRB Provinsi Banten terhadap PDRB nasional mencapai 3,96 persen dari target RPJMD sebesar 4 persen. Peningkatan capaian juga terjadi pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terealisasi 69,12, dengan target RPJMD sebesar 66,92.
Kinerja Tata Kelola Pemerintahan
Pencapaian indikator makro juga ditopang dari kinerja tata kelola pemerintahan. Pemerintah Provinsi Banten telah sembilan kali berturut-turut menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Kemudian, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025 juga meningkat menjadi 3,69 dengan kategori sangat baik. Serta nilai Integritas Pemerintah Daerah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 telah mencapai 73,22.
Selain itu, kualitas kebijakan daerah juga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025, Provinsi Banten meraih kualifikasi 'Sangat Baik'. Provinsi Banten juga kembali memperoleh predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dengan skor 96,45.
"Dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Provinsi Banten masuk 10 besar nasional. Provinsi Banten berada di peringkat kesembilan dari 34 provinsi dengan status kinerjanya tinggi. Capaian tersebut diperkuat dengan raihan kategori A (Sangat Baik) dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025," pungkas Arif. (ADV)
(anl/ega)
