Sederet Perusahaan Ini Terancam Akibat Kebijakan Tarif Impor Trump

6 hours ago 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah diharapkan segera menyiapkan antisipasi dari kebijakan tarif impor yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kepada Indonesia.

Terutama pada industri alas kaki, pakaian jadi, elektronik, furnitur, CPO hingga produk perikanan seperti udang agar tercegah dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi kita harus segera berpikir untuk mencari pasar-pasar baru. Kita harus meningkatkan produktivitas dengan merendahkan production cost dan juga memasukkan di pasar-pasar baru," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono dalam Squawk Box, CNBC Indonesia dikutip Kamis (10/7/2025).

Dave menilai diversifikasi pasar tujuan ekspor bisa menjadi pilihan pemerintah untuk mencegah ketergantungan dengan pasar Amerika Serikat. Maka dari itu ia mendorong pemerintah untuk mengarahkan perhatian pada pasar-pasar alternatif di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.

Selain diversifikasi, Dave menilai penting pemerintah untuk terus berinovasi dengan teknologi terbaru untuk menekan biaya produksi. Namun, tetap memerhatikan dampak inovasi kepada para buruh.

"Indonesia ini kan karena kita memiliki tenaga kerja yang sangat luas sehingga kita tidak terlalu cepat untuk bertransformasi ke automation dan juga ke robotik," ujarnya.

Maka dari itu, untuk mencegah pengurangan tenaga kerja, pemerintah perlu memikirkan cara memperalihkan tenaga kerja kepada sektor-sektor lainnya.

"Apakah kita ini harus juga segera melatih tenaga kerja dalam jumlah besar untuk memigrasi ke sektor berikutnya dengan meningkatkan kapasitas-kapabilitas mereka atau kita menciptakan sektor baru. Ini yang dibutuhkan solusi dan di mana DPR, pemerintah akan selalu berkomunikasi untuk mencari solusi tersebut," ujarnya.

Dave mengatakan, salah satu respon cepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah RI saat ini adalah menurunkan tingkat suku bunga.

Seperti yang diketahui Bank Indonesia kini menetapkan suku bunga sebesar 5,50%. Sepanjang tahun 2025, penurunan suku bunga hanya terjadi dua kali. Yakni pada Januari dan Mei.

Dave menjelaskan, penurunan suku bunga dapat menekan biaya produksi sekaligus menjaga daya saing harga barang ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat.

"Ya, mungkin yang paling cepat itu ya pasti penurunan suku bunga dengan penurunan beban biaya pajak itu sendiri ya. Sehingga harga jual itu bisa ditekan," ujarnya.

Di sisi lain, insentif fiskal juga perlu terus digelontorkan. Kendati demikian pemerintah harus tetap berhati-hati pemberian insentif seperti pengurangan pajak dapat berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan melemahkan APBN.

"Nah, ya tapi kan harus ada pertimbangan kalau kita menekan biaya pajak tapi kan berdampak kepada penerimaan negara juga. Di depan juga pasti akan berdampak kepada APBN kita. Nah, ini yang harus dijadikan tengahnya agar jangan merugikan masyarakat secara besar," ujarnya.


(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Tarif Trump Sudah Berlaku, Perang Dagang Diprediksi Sengit

Read Entire Article
Kepri Bersatu| | | |