Pengemudi ojek online (ojol) dan sopir taksi online tumpah ke jalan menggelar demonstrasi. Namun masih ada ojol yang tetap beroperasi.
Perbedaan pilihan tersebut tidak menjadi masalah besar di antara mereka. Meski ada yang kecewa, ojol yang demo maupun yang tetap beroperasi sama-sama menghargai.
Sejumlah pengemudi ojol memilih tetap mengangkut penumpang karena tuntutan kebutuhan. Ada kewajiban mencari uang agar kebutuhan dapur rumah tetap mengebul.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alasan kita kebutuhan, biar dapur ngebul, bisa ngasih anak jajan sekolah, kebutuhan bayar listrik, kalau nggak, kita nggak bisa ngasih bini kita buat masak. Kalau kita, teman-teman yang mau demo, ya silakan demo," ungkap Ipang (35)saat ditemui detikcom di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Ipang menaruh rasa hormat yang tinggi kepada teman-temannya yang turun demonstrasi. Dia berharap tuntutan demo hari ini bisa didengar.
Dia mengatakan pendapatannya menurun sejak pandemi COVID-19 yang membuat sistem insentif dihapus. Dia berharap ada bonus yang diberikan berdasarkan etos kerja pengemudi.
"Kalau unek-unek saya ini, kalau bisa insentifnya itu walaupun kita potongan 20 persen, minimal ada bonus insentif, misalkan kita narik hari ini udah dapat 20 trip, mungkin dari aplikator dapat tambahan bonus insentif misal dapat 50 dari 20 trip, gitu," ujarnya.
Dukungan dari Ojol yang Narik
Foto: Komunitas pengemudi ojol menggelar demonstrasi di Patung Kuda. Namun ada juga ojol yang tetap mengangkut penumpang karena alasan yang beragam. (Taufiq/detikcom).
"Ada tuntutan tersendiri ya tertentu. Soalnya kalau sudah bicara masalah dapur, kita beda-beda, kita ada yang susah juga beda. Kalau kita hari ini nggak jalan, orang rumah teriak," kata Alves.
Namun, dia mendukung penuh rekan ojol yang demonstrasi. Alves mengaku juga pernah ikut demo bersama rekan ojol lain beberapa waktu yang lalu.
Alves menaruh asa agar pemerintah turun tangan mengubah regulasi demi kesejahteraan para pengemudi.
"Ini sudah tahun 2025, sudah ganti presiden. UMR naik ini malah turun. Minyak mahal, ongkos nggak seberapa, mereka nggak tahu bahayanya di jalan. Ya minimal itu pikirin dulu," ungkapnya.
Massa Ojol Tak Sweeping Rekan
Sejumlah pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, (Foto: Ari Saputra/detikcom)
"Kami dari awal sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kami tidak melakukan sweeping, tidak memaksa teman-teman untuk ikut demo, dan tidak memaksa untuk off bid," kata Mahmud Fly di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Mahmud Fly yang juga penanggung jawab aksi di Jakarta ini mengatakan memang ada imbauan melakukan aksi serentak di 17 kota di Indonesia. Namun, bagi ojol yang memutuskan mencari penumpang tak akan dipermasalahkan.
"Kami tidak memaksa untuk mematikan aplikasi secara serentak di 17 kota. Karena kami sepakat, teman-teman di luar mungkin punya keperluan lain, ada hal-hal mendesak yang membutuhkan penghasilan," ujar Mahmud.
Ojol punya cara sendiri untuk saling menghargai. Bagi driver ojol yang tak ikut demo, dukungan dapat dilakukan dengan cara mematikan aplikasi selama 2 jam.
"Kami hanya memberitahukan, ya pakai hati nurani sedikit, doakan kami. Kalau memang nggak bisa ikut aksi, 2 jam saja cukup. Di awal aksi, 2 jam saja matikan aplikasi, itu sudah cukup buat kami merasa dihargai. Kita saling menghargai saja," tutur Mahmud.
Tuntutan Massa Ojol
Sejumlah pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, (Foto: Ari Saputra/detikcom)
"Serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59 WIB," kata Ketum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, dalam keterangannya, kemarin.
Dia mengatakan unjuk rasa tersebut untuk menagih ketegasan pemerintah selaku regulator untuk bertindak atas pelanggaran regulasi yang dilakukan sejak 2022. Dia mengatakan demo hari ini menjadi puncak kekecewaan para pengemudi online.
Berikut tuntutan massa ojol:
1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022;
2. DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator;
3. Potongan Aplikasi 10%;
4. Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll); dan
5. Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator, dan YLKI.
(jbr/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini