Jakarta -
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan langsung Pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Langkah tersebut menjadi tradisi baru dalam penyampaian arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.
"Kami mengapresiasi, ketika Presiden Prabowo membuat tradisi baru kenegaraan, dengan berpidato langsung di Paripurna DPR untuk menyampaikan Pengantar KEM PPKF 2027," kata Said dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Namun, Said mencermati berbagai asumsi ekonomi makro 2027 yang diusulkan pemerintah, mulai dari target pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5%, inflasi 1,5-3,5%, hingga kurs Rp16.800-17.500 per dolar AS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan penting untuk membawa Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut harus berjalan seiring dengan pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah dalam menjalankan delapan Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam KEM PPKF 2027, mulai dari kedaulatan pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi dan industrialisasi.
Menurut Said, ancaman perubahan iklim menjadi salah satu perhatian utama karena berpotensi mengganggu program ketahanan pangan dan air.
"BMKG memperingatkan, kita harus bersiap menghadapi El Nino Godzila, atau musim kering yang panjang. Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan, dan air. Oleh sebab itu mitigasinya harus sedini mungkin," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti ketahanan energi nasional di tengah gejolak geopolitik global. Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki sinkronisasi produksi dan konsumsi energi dalam negeri serta memastikan subsidi energi tepat sasaran.
"Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Said juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan berakhir pada 2041. Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kerja perlu dipercepat agar mampu mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.
Saat ini, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berada di kisaran 19%, sementara negara industri umumnya memiliki kontribusi sekitar 30% terhadap PDB.
"Membangun negara industri tidaklah mudah, namun jalan terjal itu harus kita lalui," ujar Said.
Menurutnya, pemerintah perlu menentukan sektor industri prioritas yang memiliki daya saing, mampu menyerap tenaga kerja, serta menjawab kebutuhan industri masa depan agar transformasi ekonomi nasional dapat berjalan lebih efektif.
Saksikan Live DetikSore:
Simak juga Video 'Dasco-Bos Danantara Bahas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi':
(akd/ega)
